Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan guna memotong beban biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Advertisement
"Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Tito saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Tito menjelaskan, pemenuhan kebutuhan papan di wilayah Tanah Papua masih menghadapi tantangan besar karena hampir 30 persen masyarakat di sana belum memiliki hunian layak. Guna menjawab problem tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif, salah satunya lewat penyediaan KUR Perumahan dengan bunga sangat ringan bagi MBR sebesar 0,5 persen per bulan.
Melalui skema tersebut, masyarakat nantinya hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau setara Rp2,4 juta untuk bisa memiliki rumah mandiri senilai Rp240 juta. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan aset sekaligus mengurangi beban warga yang selama ini terikat biaya sewa tempat tinggal yang tinggi.
