Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dinilai memiliki sisi positif sekaligus risiko sosial yang perlu diantisipasi.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, mengatakan kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh rumah layak dan kepastian kepemilikan hunian yang selama ini sulit didapat akibat mahalnya harga tanah dan rumah di Jakarta.
“Nilai positifnya, masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki rumah tinggal yang layak dan kepastian kepemilikan. Ini menjadi aset yang selama ini sulit mereka dapatkan jika tetap bertahan tinggal di Jakarta karena harga hunian yang semakin tidak terjangkau,” kata Azis kepada kumparan, Minggu (21/6).
Meski demikian, Azis mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya memindahkan persoalan yang selama ini ada di Jakarta ke kawasan penyangga.
“Jangan sampai nanti memindahkan permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan kemiskinan itu ke wilayah-wilayah pinggiran Jakarta. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mitigasi,” ujarnya.
Menurut dia, perpindahan warga berpenghasilan rendah ke Bodetabek berpotensi memunculkan berbagai konsekuensi sosial baru. Salah satunya meningkatnya mobilitas harian dari kawasan pinggiran menuju pusat Jakarta yang masih menjadi lokasi utama pekerjaan.
Kondisi tersebut, kata Azis, dapat berdampak pada kualitas hidup warga karena waktu perjalanan yang lebih panjang, meningkatnya biaya transportasi, hingga berkurangnya waktu bersama keluarga.
“Ketika mereka harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam, kualitas hidupnya tentu berubah. Relasi dengan keluarga menjadi lebih terbatas karena banyak waktu yang habis di perjalanan,” jelasnya.
Berpotensi ‘Tua di Jalan’Dalam kesempatan yang sama, Azis menilai salah satu dampak yang paling perlu diperhatikan adalah munculnya fenomena pekerja yang 'tua di jalan' akibat jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja yang semakin jauh.
Menurutnya, keuntungan memperoleh rumah murah bisa saja diimbangi dengan meningkatnya biaya dan waktu perjalanan setiap hari.
“Dari sisi biaya memang mendapatkan rumah murah, tapi ongkos transportasi dan waktunya menjadi semakin mahal. Ini yang membuat pekerja berpotensi tua di jalan,” kata dia.
Ia menambahkan, konsep kota ideal seharusnya mampu menghadirkan konektivitas antara kawasan hunian dan pusat aktivitas ekonomi sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk bepergian.
Khawatirkan Pergeseran Warga Asli JakartaSelain itu, Azis juga menyoroti kemungkinan terjadinya migrasi besar-besaran warga kelas pekerja dari Jakarta ke kawasan penyangga apabila rumah subsidi lebih mudah diakses di luar ibu kota.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mempercepat eksklusi warga asli dari kotanya sendiri dan memengaruhi identitas sosial Jakarta, termasuk masyarakat Betawi.
“Orang-orang kelas menengah ke bawah yang sekarang akan terdorong pindah karena harga rumah di Jakarta semakin tidak terjangkau. Ini bisa mempercepat eksklusi warga asli dari kotanya sendiri,” ucapnya.
Transportasi-Hunian Vertikal Perlu DisiapkanAzis menilai pemerintah perlu memastikan infrastruktur dan konektivitas transportasi antara Jakarta dan kawasan penyangga tersedia secara memadai sebelum mendorong perpindahan masyarakat ke wilayah tersebut.
Menurut dia, akses transportasi massal yang cepat dan terintegrasi menjadi syarat penting agar warga tidak terbebani waktu perjalanan yang terlalu panjang.
“Perbaiki akses dan konektivitas terlebih dahulu, sehingga tidak membuat warga menjadi tua di jalan. Setelah itu baru perpindahan masyarakat ke kawasan pinggiran bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Azis meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyediakan opsi hunian vertikal seperti rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tetap memiliki kesempatan tinggal di Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas publik yang memadai di kawasan perumahan subsidi, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur penunjang kebutuhan sehari-hari.
Warga KTP Jakarta Bisa Beli Rumah Subsidi di BodetabekSebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan warga ber-KTP Jakarta kini dapat membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang sebagai bagian dari upaya percepatan program pembangunan 3 juta rumah.
"Yang kedua tadi dalam keputusan bersama adalah mengenai penggunaan KTP, termasuk KTP Jakarta misalnya, dapat digunakan untuk membeli rumah ya di daerah Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Atau pengembang juga dapat membangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal tidak harus di misalnya di Bekasi, tidak harus domisili di situ," kata Tito usai acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kemendagri, Jumat (19/6).
Menurut Tito, selama memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, calon pembeli tetap berhak memperoleh berbagai insentif pemerintah, termasuk pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), meski membeli rumah subsidi di luar wilayah domisilinya.
"Tapi tinggal di Jakarta bisa mendapatkan privilege PBG 0%, BPHTB 0% sepanjang dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tadi yang keputusan bersama dengan Bapak Menteri PKP untuk dorong program Bapak Presiden perumahan 3 juta rumah," sambung Tito.
