JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat ikut mempertanyakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa rakyat butuh kejelasan terkait posisi partai berlambang kepala banteng itu.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (21/6/2026).
Baca juga: Soroti Partai Penyeimbang PDI-P, Golkar: Kritik Harus Matang dan Solutif
Ia mengatakan, masyarakat juga mempertanyakan konsistensi PDI-P dalam menjalankan posisi politiknya.
Padahal menurutnya, kejelasan posisi politik akan memudahkan masyarakat dalam memahami dan menilai arah perjuangan partai.
Herzaky mencontohkan posisi Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun.
"Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah,” kata Herzaky.
“Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” sambungnya.
Baca juga: PDI-P Melawan: Sentil Golkar Urusi Listrik hingga Ungkit Rezim Orde Baru
Dalam demokrasi, kata Herzaky, tidak mempermasalahkan posisi sebagai pendukung pemerintah atau bukan.
Namun menurutnya, menjadi masalah adalah ketika masyarakat kesulitan membedakan posisi mendukung atau tidak.
"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," tegas Herzaky.
Baca juga: Dipertanyakan Parpol Lain soal Posisi Politiknya, PDI-P: Kami Tidak Candu Kekuasaan
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo menegaskan sikap partainya yang berperan sebagai penyeimbang dari pemerintah.
Tegasnya, tidak ada istilah abu-abu dalam sikap partai berlambang kepala banteng itu sebagai penyeimbang.
"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: PDI-P: Negara yang Seluruh Parpolnya Dalam Pemerintahan hanya di Otoriter
Sebagai partai penyeimbang, PDI-P mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Namun di sisi lain, Ganjar menjelaskan bahwa partainya mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," ujar Ganjar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
