Jakarta, VIVA – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Korlantas Polri menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kinerja melalui penguatan tujuh indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasatya menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Korlantas Polri 2025-2029.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara berkala sesuai periode yang telah ditetapkan. Penekanan.
"Terkait dengan rencana strategis Korlantas Polri 2025-2029 ini ada pertanggung jawaban rekan-rekan yang harus dijawab setiap periodik apakah itu setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun," ujar Agus saat memimpin apel pagi di NTMC Polri, Jakarta, Senin 22 Juni 2026.
Menurutnya, seluruh program dan kegiatan yang dijalankan harus memiliki indikator yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara berkala sesuai periode yang telah ditetapkan.
"Bekerja harus berdasarkan landasan harus ada landasannya, harus ada dasar hukumnya jangan asal kerja, buka kembali apa yang namanya indikator kinerja utama Korlantas Polri itu ada 7," ucap dia.
Agus menyebut salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah Road Safety Index (RSI). Kata Agus, indikator ini sebagai roh dari tugas Korlantas Polri dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas.
"Road Safety Index ini adalah rohnya Korlantas Polri sebagai pejuang keselamatan. Road Safety Index ini adalah nilai yang terukur terkait dengan keselamatan ini ada rumusnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menuturkan pengukuran RSI dilakukan secara berkala setiap triwulan sebagai dasar penyusunan langkah-langkah pre-emptive dan preventif di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas.
"Setiap 3 bulan sekali diukur Road Safety Index tahun 2025 itu seperti apa nah kemudian TW1, TW2, TW3 ini seperti apa dasar dari Road Safety Index itu adalah sebagai dasar rekan-rekan di Kamsel untuk melakukan tindakan pre-emptive jadi sasaran pre-emptive dan pre-ventifnya itu tepat IKU (Indikator Kinerja Utama) yang pertama," kata Agus
Sementara itu, indikator kinerja utama kedua diperuntukkan bagi fungsi Registrasi dan Identifikasi (Regident), khususnya dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
