REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Pertahanan (Menhan) Jerman Boris Pistorius menyalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump atas penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran. Teheran mengambil langkah tersebut karena meski mereka sudah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Washington, Israel mengabaikannya dengan tetap menyerang Lebanon.
"Pada akhirnya, kemacetan Selat Hormuz didorong masuk oleh Donald Trump, bukan oleh kita, tetapi kita memiliki kepentingan untuk membukanya kembali," kata Pistorius dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ARD di Berlin pada Ahad (21/6/2026).
Baca Juga
RI Tetap Beli Minyak dari Rusia, Meski Selat Hormuz Dibuka
Selat Hormuz Dibuka, Rupiah Menguat Tajam ke Level Rp 17.708
Iran Dikabarkan Buka Selat Hormuz Tanpa Tol, AS Siap Cabut Blokade
Dia menekankan bahwa Eropa membutuhkan kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Hal itu karena selat tersebut merupakan salah satu nadi utama pengiriman minyak dan gas.
"Pembukaan Selat Hormuz, atau lebih tepatnya jalur aman melalui selat tersebut, adalah demi kepentingan Eropa, demi kepentingan pasokan energi dan pemulihan ekonomi kita," kata Pistorius.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Pistorius, setiap kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz membutuhkan dukungan dari Iran dan Oman. Berlin diketahui telah berulang kali menjauhkan diri dari kampanye Trump melawan Iran. Kendati demikian, para pejabat Jerman belum secara langsung menyalahkan AS atas konflik tersebut.
Pada Ahad, kantor berita Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiasi, melaporkan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali selama gencatan senjata di Lebanon tidak dihormati. Sumber tersebut mengatakan, Selat Hormuz bakal tetap ditutup sampai izin yang memungkinkan penjualan minyak Iran diterbitkan.
Sementara itu, kantor berita Fars, mengutip sumber militer Iran, melaporkan bahwa Selat Hormuz tetap ditutup. Fars menyebut, Korps Garda Revolusi Iran belum mengeluarkan izin bagi kapal mana pun untuk melintas hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Pemerintah Iran memperingatkan bahwa mereka tidak akan memasuki pembicaraan mengenai kesepakatan yang lebih luas dengan AS, kecuali perang di Lebanon berakhir. "Tanpa implementasi ketentuan-ketentuan ini, terutama paragraf 1 (pengakhiran perang di semua front, termasuk Lebanon), memasuki fase negosiasi untuk kesepakatan akhir tidak mungkin," tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, lewat akun X-nya pada Ahad.
