JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menceritakan pengalamannya saat berada di luar pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) selama hampir 10 tahun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam menyorot posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah,” kata Herzaky dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6/2026).
Baca juga: Demokrat Tanya PDI-P: Mendukung atau Tidak Mendukung Pemerintah?
“Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” sambungnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia butuh kejelasan terkait posisi partai berlambang kepala banteng itu.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ujar Herzaky.
Baca juga: PDI-P Melawan: Sentil Golkar Urusi Listrik hingga Ungkit Rezim Orde Baru
Dalam demokrasi, kata Herzaky, tidak mempermasalahkan posisi sebagai pendukung pemerintah atau bukan.
Namun menurutnya, menjadi masalah adalah ketika masyarakat kesulitan membedakan posisi mendukung atau tidak.
"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," tegas Herzaky.
Baca juga: PDI-P: Jika Seluruh Fraksi hanya Manut, Apa Bedanya dengan Orde Baru?
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo menegaskan sikap partainya yang berperan sebagai penyeimbang dari pemerintah.
Tegasnya, tidak ada istilah abu-abu dalam sikap partai berlambang kepala banteng itu sebagai penyeimbang.
"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: PDI-P Jelaskan Posisi Penyeimbang: Dukung yang Baik tapi Tetap Bisa Kritik
Sebagai partai penyeimbang, PDI-P mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Namun di sisi lain, Ganjar menjelaskan bahwa partainya mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," ujar Ganjar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
