Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kembali menyoroti perihal perihal reformasi birokrasi di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Rini, reformasi birokrasi bukan tumpukan regulasi.
"Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat 'uang administrasi', di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi namun berintegritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini," ujar Rini dalam acara Peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor LAN RI, Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).
Rini pun menuturkan integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah program pelatihan antikorupsi berbasis digital yang bertujuan membekali aparatur dengan pemahaman moral, menolak gratifikasi, serta menerapkan tata kelola birokrasi yang bersih.
Program ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Peluncuran program E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi penting sebagai upaya bersama untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," paparnya.
Rini menyampaikan lima pilar strategis untuk memperkuat integritas ASN sebagai pelayan publik. Pertama, integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi nasional. Ketika aparatur negara menyusun penyederhanaan proses bisnis, hendaknya menyematkan nilai-nilai antikorupsi.
Pilar kedua yakni budaya kerja ASN yang profesional dan melayani sesuai dengan core values BerAKHLAK. "Modul e-learning dirancang untuk mengikis budaya dilayani dan menggantinya dengan budaya melayani yang bersih dari gratifikasi," jelas Rini.
Pilar ketiga adalah pembelajaran integritas sebagai pengembangan kompetensi. Melalui program ini, pemerintah mengintegrasikan aspek integritas ke dalam sistem pengembangan kompetensi nasional. Setiap ASN yang menyelesaikan rangkaian e-learning ini akan mendapatkan sertifikat resmi dari LAN yang akan dikonversi menjadi jam pelajaran (JP). Langkah ini merupakan bukti bahwa mengasah moral dihargai setara dengan mengasah kompetensi.
Sementara pilar keempat adalah pemerataan akses di instansi pemerintah. KPK mengidentifikasi kendala bahwa mayoritas pemerintah daerah belum memiliki sarana pembelajaran digital (learning management system) yang memadai untuk melatih pegawainya secara mandiri.
"Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama LAN telah menyiapkan satu sistem terpadu nasional Smart ASN," ungkap Rini.
Pilar terakhir adalah dukungan kebijakan nasional dan peran strategis Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kementerian PANRB akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB yang mewajibkan keikutsertaan program e-learning ini bagi seluruh instansi pemerintah. PPK diimbau memantau capaian keikutsertaan pegawainya masing-masing melalui platform dashboard monitoring INDATA KPK.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
