Sejumlah elemen massa akan kembali turun ke jalan menyampaikan asprirasinya di Jakarta. Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan untuk mengawal aksi tersebut agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan lancar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan ara 4.057 personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan dan melayani rencana aksi tersebut. Personel disiagakan di sejumlah titik kegiatan, antara lain kawasan Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, serta sekitar Gedung DPR/MPR RI dan Kementerian Kehutanan RI.
"Polda Metro Jaya menyiapkan 4.057 personel gabungan untuk melayani masyarakat yang akan menyampaikan pendapat. Pengamanan dilakukan secara humanis, persuasif, dan tetap mengedepankan keselamatan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat pengguna jalan," ujar Kombes Budi, dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan rencana pelayanan, personel yang dilibatkan terdiri dari 3.701 personel Polda Metro Jaya, 156 personel Polres, serta 200 personel BKO TNI. Budi Hermanto mengatakan, kehadiran personel bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Ia menjelaskan personel juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, konvoi, pemblokiran jalan, hingga gangguan terhadap fasilitas umum. Meski demikian, seluruh langkah pengamanan tetap dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat dinamika di lapangan. Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari sementara kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak," imbuhnya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara tertib, tidak mudah terprovokasi, tidak membawa barang berbahaya, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
"Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban bersama. Silakan menyampaikan aspirasi sesuai aturan, namun tetap jaga keamanan, ketertiban, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat," pungkasnya.
(mea/imk)
