JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berkelakar akan menyetujui tambahan pagu anggaran bagi kementerian koordinator (Kemenko) dalam RAPBN 2027, meski besaran dan rinciannya belum dibahas.
Awalnya, Said mengungkapkan bahwa menteri koordinator kemungkinan akan mengusulkan tambahan pagu anggaran.
“Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita sepakati tentu di dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan-penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa,” ujar Said saat memimpin rapat, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027, Berikut Besarnya
Oleh karena itu, Banggar DPR memilih langsung menyetujui usulan tambahan tersebut agar para menteri koordinator tidak perlu bolak-balik menghadiri rapat anggaran.
“Dan jika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, agar para Menko tidak bolak-balik datang ke badan anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" ucap Said.
Pernyataan tersebut langsung disambut tawa peserta rapat.
Said kemudian berkelakar bahwa persetujuan ini menjadi salah satu kehebatan Banggar DPR.
"Hebatnya Banggar ini. Pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya," ucap politikus PDI-P itu.
Baca juga: Minta Tambahan Anggaran Rp 15,5 Triliun, Ini Rincian Belanja Otorita IKN
Seluruh peserta pun menyatakan setuju, dan ketukan palu persetujuan langsung diberikan.
Setelah itu, Said meminta persetujuan anggota Banggar terhadap pagu anggaran tujuh kementerian koordinator yang telah tercantum dalam RAPBN 2027.
Dia memaparkan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp 392,2 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp 338,8 miliar.
Selain itu, pagu Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditetapkan sebesar Rp 509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 620,9 miliar.
Baca juga: Kemenkes Jelaskan Anggaran Alkes Rp 30 Miliar di RSUD Krui, Tepis Tuduhan Mark Up
"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" tanya Said kepada anggota Banggar.
Peserta rapat kemudian menyatakan setuju terhadap seluruh pagu anggaran yang diajukan pemerintah.
Said pun kembali melontarkan candaan setelah mendengar persetujuan tersebut.
"Bener setuju? Setuju semua? Kiri? Berarti bubar? Tinggal kami berterima kasih Pimpinan. Tapi kami perlu closing statement dari para Menko lah. Monggo," kata dia.
Baca juga: Di Hadapan Mahasiswa, DPR Klaim Anggaran MBG Bakal Hemat Rp 70 Triliun
Adapun rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Menteri Koordinator beserta jajarannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
