Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bertekad untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan Tito usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut. Pasalnya, program itu akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.
Menanggapi hal itu, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri; Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Gubernur Papua Pegunungan; John Tabo dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tandas Ahmad Nausrau.
Seperti diketahui, Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026) lalu. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah akan memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk; sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Provinsi Papua.
(akn/ega)
