jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertekad untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut disampaikan Mendagri Tito usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).
BACA JUGA: Petugas Sensus Ekonomi dari BPS Bakal Masuk ke Rumah-Rumah Pelaku Usaha
“Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” pesan Mendagri Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah di Matraman
Pasalnya, program itu akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Desak Pemda Cairkan Dana Bencana Sumatera Rp 10,6 T
Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di tanah air.
“Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia.
Menanggapi hal itu, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026,” tandas Ahmad Nausrau.
Seperti diketahui, Mendagri Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6) lalu.
Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah akan memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Provinsi Papua. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasatgas Tito Sampaikan Progres Pemulihan Pascabencana Sumatra Tunjukkan Kemajuan
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
