Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, alokasi anggaran untuk program KUR Perumahan tahun naik menjadi Rp50 triliun pada tahun 2026.
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, alokasi anggaran untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tahun naik dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada tahun 2026.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, alokasi KUR Perumahan dinaikkan setelah melihat animo yang tinggi. Hal ini tercermin dari daya serap baik dari sisi suplai dalam hal ini pengembang maupun dari sisi permintaan dalam hal ini masyarakat yang membeli rumah.
"Jadi ini (program KUR Perumahan) sudah 54 persen pencapaiannya, untuk itu dinaikkan dari yang tadinya Rp36 triliun, diputuskan menjadi Rp50 triliun," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Maruarar melaporkan dari alokasi Rp36 triliun yang sebelumnya dikucurkan, sampai 20 Juni 2026 sudah terserap sekitar Rp19,2 triliun. Jumlah total debitur tembus 91.045, terdiri dari 2.271 debitur pengembang, dan 88.774 debitur pembeli rumah.
Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran pembiayaan melalui perbankan telah mencapai Rp19,2 triliun dengan total 91.045 debitur. Kelompok bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp17,9 triliun atau setara 93 persen dari total penyaluran. Dari sisi jumlah penerima manfaat, Himbara telah melayani 88.931 debitur atau 98 persen dari total debitur yang tercatat.
Di antara anggota Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp10,2 triliun atau 53 persen dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan realisasi Rp3,6 triliun atau 19 persen.
Selanjutnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyalurkan Rp2,0 triliun atau 10 persen, diikuti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) sebesar Rp1,1 triliun atau 5,5 persen, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1,0 triliun atau 5 persen dari total realisasi.
Sementara itu, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) membukukan realisasi sebesar Rp936,2 miliar atau 5 persen dari total penyaluran. Jumlah debitur yang dilayani bank daerah mencapai 1.994 debitur atau 2 persen dari total debitur.
Bank Jateng menjadi bank daerah dengan realisasi terbesar, yakni Rp652,9 miliar atau 3 persen dari total capaian. Disusul oleh BPD Bali sebesar Rp126,5 miliar atau 0,7 persen, Bank Jatim Rp85,4 miliar atau 0,4 persen, Bank Jabar Rp52,7 miliar atau 0,3 persen, dan Bank Sumut Rp7,9 miliar atau 0,04 persen dari total realisasi.
Adapun kelompok bank swasta mencatatkan realisasi Rp370,7 miliar atau 1,9 persen dari total penyaluran. Jumlah debitur yang memperoleh pembiayaan melalui bank swasta tercatat sebanyak 120 debitur atau 0,13 persen dari total debitur.
Kontribusi terbesar pada kelompok bank swasta berasal dari Bank Nobu dengan realisasi Rp355,8 miliar atau 1,8 persen dari total capaian. Kemudian Bank Artha Graha Internasional menyalurkan Rp13,5 miliar atau 0,07 persen, sementara Bank Mandiri Taspen mencatatkan realisasi Rp1,41 miliar atau 0,01 persen.
Data tersebut menunjukkan dominasi peran Himbara dalam penyaluran pembiayaan, baik dari sisi nilai maupun jumlah debitur. Dengan porsi lebih dari 93 persen terhadap total realisasi dan hampir 98 persen terhadap total debitur, bank-bank pelat merah masih menjadi tulang punggung utama dalam mendukung penyaluran program pembiayaan hingga pertengahan tahun.
(Rahmat Fiansyah)
