Pemerintah dan Serikat Buruh Perkuat Mitigasi PHK di Tengah Ancaman Ketidakpastian Ekonomi Global

Pantau - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pemerintah bersama serikat buruh memperkuat upaya mitigasi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Said Iqbal mengungkapkan, "Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk."

Pemerintah dan serikat buruh menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diantisipasi agar tidak terjadi PHK massal di berbagai sektor usaha.

Said Iqbal mengatakan, "Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan."

Dalam menjalankan tugas tersebut, Said Iqbal melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau potensi ancaman terhadap dunia kerja.

Ia menjelaskan bahwa perannya lebih berfokus pada analisis dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah terkait langkah yang perlu diambil.

Said Iqbal menyatakan, "Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran."

Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan serikat buruh serta menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha guna menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kasus ancaman PHK di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah sekitar 2.500 pekerja yang terancam PHK di PT Pakerin, Mojokerto.

Kasus lain yang juga menjadi sorotan adalah sekitar 4.000 pekerja yang terancam PHK di PT Fengtai, Bandung.

Said Iqbal menegaskan, "Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun."

Menurut Said Iqbal, dampak terbesar dirasakan perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akibat menurunnya permintaan dari pasar luar negeri.

Di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan dan Mojokerto, ditemukan pula potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, situasi perang yang berkepanjangan memengaruhi keputusan investasi perusahaan induk dari Jepang.

Perusahaan tersebut disebut berencana memindahkan investasinya ke negara lain dengan fokus pada pengembangan industri mobil listrik di Vietnam.

Said Iqbal mengatakan, "Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam."

Pemerintah menilai langkah mitigasi sejak dini diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja nasional.

Koordinasi antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi pekerja dari risiko PHK massal.