Komisi XI DPR RI menyepakati evaluasi dan pendalaman dari realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai tahun 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), senilai Rp 11,45 triliun.
Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebutkan kesimpulan ini diambil setelah Komisi XI DPR melakukan serangkaian proses termasuk kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke berbagai daerah untuk meninjau langsung realisasi dan kesiapan masing-masing BUMN di lapangan.
"Rapat kerja hari ini adalah tindak lanjut terhadap persetujuan PMN Tahun 2025 yang lalu. Kita sudah melakukan evaluasi dan pendalaman, bahkan kemarin sudah melakukan kunjungan kerja spesifik langsung ke lapangan untuk melihat realisasinya seperti apa," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (22/6).
Kunspek dilakukan ke tiga lokasi utama, yakni Banyuwangi untuk mendalami realisasi PMN PT INKA dan PT KAI, Yogyakarta untuk meninjau dukungan pembiayaan rumah bersubsidi oleh PT SMF, serta Surabaya guna memantau rencana pembangunan kapal baru oleh PT PELNI yang dibiayai dari anggaran PMN.
Misbakhun memaparkan beberapa poin kesimpulan rapat tersebut. Pertama, PT KAI perlu mengoptimalkan PMN 2025 untuk pengadaan KRL baru dan retrofit armada secara terjadwal agar tidak memicu dana menganggur (idle fund), lalu PT INKA didorong melakukan modernisasi fasilitas melalui transformasi digital demi meningkatkan komponen dalam negeri (TKDN).
Kemudian, PT Pelni diwajibkan mempercepat pengadaan armada kapal penumpang baru sesuai timeline, dan PT SMF diminta mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga demi menjaga keterjangkauan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, Misbakhun menyatakan bahwa seluruh BUMN penerima PMN tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan fisik dan keuangan, lengkap dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI).
"Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kesimpulan rapat telah kita setujui bersama," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengapresiasi Komisi XI DPR atas persetujuan realisasi penggunaan PMN tahun 2025 oleh keempat BUMN.
"Kami akan selalu melaporkan kepada Komisi XI secara berkala tentang progres dan pelaksanaan, dan tentunya penyerapan, sehingga tidak terjadinya yang dikatakan tadi idle fund, demi efektifnya investasi pemerintah kepada BUMN," tutupnya.
Sebelumnya, KAI melaporkan PMN 2024 sebesar Rp 2 triliun telah diterima pada 5 Januari 2025 dan diteruskan kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 25 Maret 2025. Seluruh dana tersebut telah terserap untuk proyek pengadaan KRL Jabodetabek.
Sementara PMN 2025 senilai Rp 1,8 triliun diterima pada 31 Desember 2025 dan disalurkan kepada KCI pada 20 Mei 2026. Hingga saat ini, realisasi penggunaannya mencapai Rp 744,46 miliar yang telah dibayarkan kepada PT INKA.
Selanjutnya, PT Pelni memperoleh PMN sebesar Rp 4 triliun yang bersumber dari APBN 2024 dan 2025. Rinciannya, Rp 1,5 triliun dari APBN 2024 untuk uang muka pengadaan tiga kapal penumpang baru dan Rp 2,5 triliun dari APBN 2025 untuk pelunasan proyek tersebut.
Tiga kapal baru yang akan dibangun nantinya menggantikan KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit. Proyek pengadaan tersebut bernilai Rp 4,5 triliun, terdiri dari PMN Rp 4 triliun dan dana internal Pelni Rp 500 miliar.
Kemudian PT INKA mendapatkan tambahan PMN 2025 sebesar Rp 473 miliar untuk melengkapi fasilitas produksi di pabrik Madiun dan Banyuwangi, termasuk pengadaan mesin cutting, milling, press, robotic welding, fasilitas pengujian, gudang, hingga pengembangan sistem propulsi kereta.
Dana tersebut terdiri dari Rp 440 miliar untuk fasilitas produksi dan pengembangan serta Rp 33 miliar untuk fasilitas pendukung. Terakhir, PT SMF melaporkan PMN 2025 sebesar Rp 6,68 triliun telah tersalurkan seluruhnya untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
