Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi rantai pasok dan pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) menyusul kembali terjadinya persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.
Bahlil mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut dia, gangguan pasokan batu bara bukan pertama kali terjadi karena kasus serupa juga pernah terjadi pada 2022.
"Pemerintah, karena 2022 kan kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Tahun 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita [menghadapi] masalah begini terus?" ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Sebagai regulator, kata Bahlil, pemerintah tidak ingin persoalan pasokan batu bara terus berulang sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok energi primer untuk pembangkit listrik.
"Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kami tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," katanya.
Bahlil menjelaskan tim pengawasan tersebut akan beranggotakan unsur lintas lembaga, mulai dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Baca Juga
- Terungkap! Gangguan PLTU Cilacap 1 dan 4 Biang Kerok Pemadaman Listrik di Jawa
- Pemadaman Bergilir Jadi Alarm Ketergantungan Batu Bara, Diversifikasi Energi Mendesak
- Fakta-fakta Penyebab Listrik Padam Bergilir di Jawa
"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujarnya.
Pemerintah juga membuka peluang pelibatan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendampingan dalam proses pengawasan pengadaan batu bara.
"Dan tidak menutup kemungkinan kami melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata Bahlil.
Selain persoalan rantai pasok, Bahlil mengakui PLN juga melaporkan adanya kendala terkait pemeliharaan atau maintenance pembangkit. Namun, dia enggan memerinci lebih jauh dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada manajemen PLN.
"Nanti tanya kepada PLN. Yang jelas PLN sampaikan bahwa ada persoalan maintenance juga," ujarnya.
Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik, Bahlil menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator sistem ketenagalistrikan nasional.
"Itu tanya di PLN karena itu urusan PLN," katanya.
Sebelumnya, pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan batu bara, kondisi pembangkit, hingga tata kelola pengadaan energi primer guna memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.
