Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengakui pendapatan perusahaan pada 2025 terkoreksi sekitar 20,8% akibat menurunnya penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Pasalnya, penugasan penyaluran bantuan beras maupun bantuan pangan melalui Pos Indonesia pada 2025 absen meski bansos berupa uang masih terus berjalan dengan nilai mencapai Rp373 miliar.
Membandingkan dengan 2024, Pos Indonesia mengantongi sekitar Rp1,49 triliun dari bansos beras dan pangan dan bansos uang senilai Rp260 miliar atau dengan total Rp1,75 triliun.
“Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, pendapatan totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,97 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6/2026).
Mengacu laporan keuangan 2025 unaudited, pendapatan PT Pos Indonesia tercatat senilai Rp3,97 triliun, lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp5,02 triliun.
Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik. Pada 2024, bisnis logistik memberikan pendapatan kepada perusahaan senilai Rp2 triliun, turun sekitar 66,6% menuju hanya sekitar Rp600 miliar saja.
Sementara pendapatan lebih ditopang oleh layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram yang mencapai Rp1,83 triliun atau lebih tinggi dari 2024 yang senilai Rp1,71 triliun.
Sementara layanan jasa keuangan seperti halnya pensiun, kredit, transfer, serta layanan tagihan, mencapai Rp1,2 triliun.
Layanan properti, walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 dari Rp173 miliar menjadi Rp200 miliar, tetapi secara presentasi sebetulnya tidak terlalu besar untuk mendukung total revenue yang ada di pos Indonesia.
“Dari [target pendapatan] Rp6,2 triliun, hanya tercapai sekitar 63% saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun. Sehingga di EBITDA, bahkan dari target Rp800 miliar hanya tercapai Rp300 miliar,” lanjutnya.
Melihat tren pendapatan perusahaan pada 2020—2025, terpantau memang cenderung menurun. Pada 2020, pendapatan PT Pos mencapai Rp5,46 triliun dengan sokongan proyek pemerintah senilai Rp943 miliar.
Kemudian pada 2021, proyek pemerintah menurun ke angka Rp698 miliar dan menekan pendapatan perusahaan ke angka Rp4,42 triliun. Saat penugasan proyek pemerintah meningkat menjadi Rp1,08 triliun pada 2022, pendapatan Pos Indonesia ikut terkerek menjadi Rp4,62 triliun.
Pada 2023 dan 2024—yang bertepatan dengan periode Pemilu—jumlah proyek pemerintah masing-masing meningkat menjadi Rp1,62 triliun dan Rp1,75 triliun dan mendorong pendapatan perusahaan senilai Rp5,48 triliun dan Rp5,02 triliun.
Josep melihat, kondisi ini menggambarkan bagaimana kontribusi dari bantuan proyek pemerintah terhadap profitabilitas perusahaan. Baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan yang disalurkan kepada warga masyarakat mendukung dan membantu Indonesia.
“Ketika bantuan pemerintah naik menjadi Rp1,6 triliun, pendapatan Pos Indonesia diangka Rp5,4 triliun juga. Artinya apa? Pos Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang kehilangan core competence-nya,” ungkapnya.
