Langit siang di kawasan Monas tampak terik ketika ratusan orang mulai berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Sebagian mengenakan pakaian putih, sebagian lainnya membawa poster dan spanduk berisi aspirasi dan pesan. Di bawah komando Aliansi Masyarakat Jakarta, mereka menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan.
Di tengah riuh lalu lintas, seruan orasi dari pengeras suara bersahutan dengan yel-yel peserta aksi. Mereka datang bukan untuk menolak kebijakan, melainkan untuk mempertahankannya. Di antara kibaran bendera, poster, dan perkakas dapur yang diangkat tinggi-tinggi, para peserta aksi menyampaikan dukungan terhadap program yang mereka nilai telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Beragam poster dukungan terhadap program MBG. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Perwakilan massa aksi berorasi sambil mengepalkan tangan. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Peserta aksi membagikan bunga sebagai simbol dukungan. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Bagi sebagian orang yang hadir, MBG dipandang sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Program itu menyajikan seporsi makan siang di sekolah, tambahan asupan gizi bagi anak-anak, hingga peluang kerja yang muncul dari dapur-dapur penyedia makanan.
Dari atas mobil komando, orator bergantian menyampaikan pendapat. Sesekali massa menjawab dengan tepuk tangan dan sorakan. Di sela-sela keramaian, sejumlah peserta aksi tampak merekam jalannya aksi sambil mendengarkan pidato yang berlangsung bergantian.
Dalam orasinya, seorang peserta aksi mengatakan bahwa MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga memberi manfaat berantai kepada sektor lain. Dapur-dapur penyedia makanan membutuhkan pasokan bahan pangan yang melibatkan petani, peternak, pedagang sayur, hingga pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, keberlangsungan program dinilai berkaitan dengan banyak mata pencarian.
Sependapat dengan itu, Ariati (49), seorang ibu dari Grogol Selatan, Jakarta Selatan, merasa MBG membuat pengeluarannya berkurang. ”Sekarang, uang saku untuk anak jadi lebih irit karena dapat MBG di sekolah,” ujarnya. Selain itu, sebagai ibu yang bekerja, ia tak perlu menyiapkan bekal untuk anaknya sebelum berangkat sekolah.
Peserta aksi membawa perkakas dapur dan boneka bayi. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Bunga mawar menjadi atribut aksi mendukung program MBG. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Massa aksi yang didominasi ibu-ibu bersorak sambil memegang bunga mawar. (KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA)
Aksi dukungan di kawasan Monas muncul di tengah perdebatan publik mengenai masa depan program MBG. Belakangan, program tersebut menjadi sorotan setelah muncul beragam kritik, termasuk terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun, bagi massa yang hadir, persoalannya dianggap tidak terletak pada programnya, melainkan pada oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
Atas argumen tersebut, massa menyerukan perbaikan tata kelola dan pengawasan, bukan penghentian program. Mereka berpendapat bahwa proses hukum terhadap pelaku dugaan korupsi harus berjalan tanpa mengorbankan manfaat yang selama ini dirasakan masyarakat.
Pro kontra terhadap program MBG kian menguat setelah bekas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Kasus ini memantik demonstrasi besar oleh mahasiswa dan masyarakat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya meminta program MBG dihentikan.
Saat ini, melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026, program MBG resmi dihentikan untuk sementara waktu selama masa libur sekolah. BGN akan membenahi tata kelola dan meningkatkan efisiensi program. Selama penghentian sementara tersebut, pelayanan MBG bagi peserta didik ataupun nonpeserta didik tidak akan dilakukan.
Dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa penghentian distribusi MBG selama masa libur sekolah turut berdampak pada insentif operasionalisasi dapur. Selama dapur tidak beroperasi, insentif Rp 6 juta per hari yang biasanya diberikan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak akan dibayarkan.
BGN memperkirakan, penghentian sementara operasionaliasi dapur MBG dapat menghemat anggaran hingga Rp 3,4 triliun. Meski keputusan tersebut menimbulkan keberatan di kalangan mitra pengelola dapur, langkah ini diambil BGN sebagai bagian dari komitmen untuk membenahi tata kelola program (Kompas.id, 18/6/2026).
