JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk semester II-2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Stimulus pangan menjadi salah satu fokus utama, yakni penyaluran bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima serta insentif harga bahan baku bagi produsen tahu dan tempe.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika geoekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, termasuk perkembangan situasi di Timur Tengah.
“Indonesia perlu terus menjaga ekonomi domestik. Kita juga harus mengambil langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul,” ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II-2026, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Untuk menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan berupa beras 10 kilogram per bulan akan disalurkan kepada 33,24 juta penerima dengan total anggaran Rp 17,54 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) untuk menopang pelaku usaha tahu dan tempe di tengah fluktuasi harga kedelai. Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 2.000 per kilogram bagi pembelian kedelai dengan kuota 250.000 ton.
Airlangga menjelaskan, subsidi akan diberikan jika harga kedelai melampaui harga acuan pembelian. Kebijakan ini diharapkan dapat menahan lonjakan biaya produksi bagi perajin tahu dan tempe.
“Kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,5 juta ton per tahun. Untuk tahap ini kami siapkan 250.000 ton dengan subsidi Rp 2.000 per kilogram,” kata dia.
Secara keseluruhan, anggaran stimulus pangan mencapai Rp 18,04 triliun, menjadikannya komponen terbesar dalam paket stimulus semester II tahun ini.
Selain stimulus pangan, pemerintah juga mengalokasikan Rp 2,04 triliun untuk berbagai insentif transportasi guna mendorong mobilitas masyarakat pada dua momentum besar, yakni libur sekolah dan periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, pada periode libur sekolah pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026. Diskon 30 persen juga diberikan untuk tarif dasar kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada 20 Juni–15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP Indonesia Ferry pada 20 Juni–5 Juli 2026.
“Total alokasi anggaran untuk insentif transportasi selama libur sekolah mencapai Rp 190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang,” ujar Dudy.
Pemerintah juga kembali menanggung Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal. Anggaran yang disiapkan untuk skema ini sebesar Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.
Untuk periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan diskon serupa, yakni potongan harga tiket kereta api 30 persen untuk perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal Pelni 30 persen pada 17 Desember 2026–10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Alokasi anggaran transportasi untuk periode Nataru mencapai Rp 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Adapun subsidi PPN DTP tiket pesawat domestik pada periode ini disiapkan sebesar Rp 722 miliar untuk 3,7 juta penumpang.
Di luar stimulus pangan dan transportasi, pemerintah juga melanjutkan program pemagangan nasional dan pelatihan vokasi sebagai instrumen penguatan pasar kerja. Anggaran untuk sektor ini mencapai Rp 6,26 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Program Pemagangan Nasional angkatan kedua 2026 menargetkan 150.000 peserta, sedangkan pelatihan vokasi nasional menyasar 220.000 peserta. Program tersebut difokuskan pada lulusan SMA/SMK serta 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Yassierli, evaluasi program Magang Nasional 2025 menunjukkan hasil positif. Dari 65.245 peserta yang dievaluasi, sebanyak 84 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap program tersebut. Dari sisi perusahaan, 84 persen mentor dan penyelenggara juga menyatakan puas terhadap kontribusi peserta magang.
“Sekitar 30 persen peserta magang bahkan mendapat penawaran kerja langsung dari perusahaan tempat mereka magang,” ujar Yassierli.
Selain tiga pilar utama tersebut, pemerintah juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendukung lain untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menahan tekanan biaya produksi. Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis. Kebijakan ini menurunkan beban pajak penulis dari ketentuan sebelumnya yang berkisar 5–35 persen.
Pemerintah juga menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor elpiji bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperkirakan memberi manfaat ekonomi sebesar Rp 2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi dan efek berganda ke sektor terkait.
Selain itu, bea masuk impor bahan baku plastik dan suku cadang pesawat juga diturunkan menjadi 0 persen. Langkah ini diharapkan dapat menekan inflasi, terutama pada sektor kemasan makanan, sekaligus meningkatkan daya saing industri penerbangan dan maintenance, repair, and overhaul (MRO).
Airlangga menegaskan, keseluruhan paket stimulus dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026.
“Stimulus ini diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat daya beli, serta menjaga aktivitas ekonomi agar tetap tumbuh di tengah tekanan eksternal,” kata Airlangga.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai stimulus pemerintah ke depan perlu semakin diarahkan untuk tidak hanya menopang konsumsi, tetapi juga memperkuat sisi pasokan untuk ekonomi.
Menurut dia, insentif berbasis pasokan penting karena berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja.
“Kalau stimulus diarahkan ke supply, manfaatnya ganda. Peserta dapat pengalaman kerja sekaligus pendapatan untuk menopang daya beli. Dari sisi demand ada dorongan konsumsi, dari sisi supply kapasitas produksi juga meningkat,” ujar Deni.
Ia menilai pendekatan semacam itu menjadi penting agar stimulus tidak semata bersifat jangka pendek melalui bantuan konsumsi, melainkan juga mendorong fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
Dalam laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah kembali menyusut 1,2 juta jiwa, dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya memastikan kelompok kelas menengah tetap mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Upaya tersebut, menurut Ferry, dilakukan melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Ini semua akan kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring middle class,” kata Ferry dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
