Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus evaluasi pemerintah bersama PT PLN (Persero) menyusul gangguan pasokan listrik yang sempat menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah.
Menurut Bahlil, pemerintah dan manajemen PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab gangguan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Kami membahas keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah dan pelayanan PLN kepada masyarakat, khususnya sektor kelistrikan. Bersama Dirut PLN tadi sudah dibedah dan ditemukan ada tiga persoalan utama,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Persoalan pertama berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Meski tidak menjelaskan secara rinci unit pembangkit yang dimaksud, Bahlil menyebut sektor tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi.
Kedua, pemerintah menyoroti kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Bahlil menjelaskan, secara jumlah pasokan batu bara sebenarnya masih mencukupi kebutuhan PLN. Konsumsi batu bara perusahaan listrik negara itu diperkirakan mencapai 154 juta ton per tahun, sementara alokasi pasokan dari pemerintah berada di kisaran 180 hingga 190 juta ton.
Di sisi lain, kontrak pasokan yang telah diteken PLN dengan perusahaan tambang mencapai sekitar 134 juta ton.
“Kalau melihat kontrak dan kebutuhan saat ini seharusnya tidak ada persoalan,” ujarnya.
Namun demikian, kendala muncul pada kebutuhan batu bara dengan tingkat kalori tertentu yang dibutuhkan untuk proses blending.
Bahlil memastikan kebutuhan tersebut kini telah ditangani dan pasokan dalam kondisi aman.
Ia juga menyinggung ketersediaan batu bara berkalori tinggi di Indonesia yang semakin terbatas. Dari total produksi nasional, hanya sebagian kecil yang berada pada rentang kalori 5.800 hingga 6.300, sedangkan mayoritas merupakan batu bara dengan kualitas kalori lebih rendah.
Kondisi itu membuat pemerintah mempertimbangkan penyesuaian skema pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi.
“Kemungkinan perlu dilakukan modifikasi dan nanti akan diatur dengan baik,” ujar Bahlil.
Faktor ketiga yang menjadi perhatian adalah aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan.
Pemerintah meminta PLN mempercepat proses perawatan untuk mencegah gangguan serupa terulang dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Bahlil menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil ditangani.
Ia menyebut mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang memengaruhi layanan listrik kepada masyarakat. Meski begitu, Bahlil menegaskan aspek teknis operasional tetap menjadi tanggung jawab PLN, sementara pemerintah berperan sebagai regulator. []
