JAKARTA – Polemik kepemilikan lahan di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Perkara ini berawal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan ahli waris Sulaeman Effendi terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop I Jakarta serta Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.
Sengketa yang terdaftar dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu melibatkan klaim aset negara dan perlawanan dari pihak ahli waris yang didampingi tokoh masyarakat Hercules Rozario Marshal.
Gugatan tersebut mempersoalkan keabsahan Hak Pengelolaan (HPL) atas sebidang tanah seluas lebih dari 25.000 meter persegi yang menjadi objek sengketa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat melontarkan pernyataan bahwa negara tidak boleh kehilangan aset yang menjadi haknya, termasuk lahan yang diklaim sebagai milik badan usaha milik negara (BUMN).
"Kami menghormati negara, tetapi negara juga harus patuh pada hukum. Lahan ini sedang digugat, mediasi masih berjalan, jadi jangan ada tindakan sepihak di lapangan yang memicu konflik," ujarnya lewat siaran pers, Senin (22/6/2026).
