Maraknya peredaran rokok ilegal dan fenomena downtrading masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk tembakau. Pandangan itu mencuat menyusul usulan Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, untuk memberikan ruang bagi pengusaha rokok agar dapat memproduksi rokok bagi kalangan menengah ke bawah.
Andi menyampaikan perlunya cukai rokok khusus kalangan menengah ke bawah serta penambahan ambang batas produksi rokok di atas 3 miliar batang per tahun. Menurutnya, ketersediaan rokok dengan harga yang lebih murah dapat menjadi salah satu cara untuk menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat.
Namun, Project Lead for Tobacco Control Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, menilai pendekatan tersebut justru berpotensi memperluas akses terhadap rokok murah. Menurutnya, kenaikan batas produksi pada rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap bertahan pada golongan tarif cukai rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.
“Dengan produsen yang bisa memproduksi lebih banyak lagi di tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” ujarnya.
Selain berdampak terhadap konsumsi, Beladenta menilai kebijakan tersebut juga berpotensi menggerus optimalisasi penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT). Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif rendah, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang hilang.
Beladenta menjelaskan, saat ini tarif cukai rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dibedakan menjadi dua golongan. Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang, sedangkan Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang. Artinya, terdapat selisih tarif sebesar Rp485 per batang.
“Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir,” tutur Beladenta.
Senada dengan CISDI, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi, menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar semakin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi penerimaan negara dan memperparah fenomena downtrading—atau perpindahan konsumen dari produk premium ke produk yang lebih murah.
“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” tegasnya.
Menurut Roosita, pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut bukanlah masyarakat, melainkan korporasi besar yang berada di sekitar ambang batas produksi agar terhindar dari golongan tarif yang lebih tinggi.
“Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat ‘insentif’ untuk tidak naik ke Golongan 1,” ujar Roosita.
Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal, alih-alih memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.
“Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antargolongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya,” pungkasnya.
