jpnn.com, JAKARTA - Penghitungan kerugian negara dinilai perlu memiliki satu standar profesi yang baku agar hasil audit tidak berbeda-beda dan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Standar tersebut diharapkan dapat digunakan oleh seluruh lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, mulai dari BPK, BPKP, auditor publik, hingga lembaga lainnya.
BACA JUGA: BPK Dukung BULOG Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Lewat Program Swasembada
Filsuf Rocky Gerung menilai hingga saat ini penghitungan kerugian negara masih belum memiliki standar profesi yang disepakati bersama. Akibatnya, metode dan hasil penghitungan berpotensi berbeda bergantung pada pihak yang melakukan audit.
"Menurut saya, bidang penghitungan kerugian negara saat ini masih seperti the land with no man—wilayah yang belum benar-benar memiliki standar profesi yang mapan. Siapa yang lebih dulu menyusun standar yang kredibel, dialah yang akan menjadi rujukan," kata Rocky dalam diskusi AAAFI di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
BACA JUGA: Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison Berawal dari Temuan BPK, Begini Ceritanya
Karena itu, Rocky mendorong asosiasi profesi mengambil peran menyusun standar penghitungan kerugian negara yang dapat diterapkan secara luas.
"Karena itu saya berharap asosiasi ini dapat mengambil peran untuk menyusun standar penghitungan kerugian negara yang dapat digunakan oleh siapa pun, baik BPK, BPKP, auditor publik, maupun lembaga lainnya," ujarnya.
BACA JUGA: Tersangka OTT BPK Muara Enim: Saya Hanya Pelaksana, Pimpinan yang Terima Suap
Menurut Rocky, yang paling penting bukan lagi memperdebatkan lembaga mana yang paling berwenang menghitung kerugian negara, melainkan memastikan seluruh auditor menggunakan metodologi dan standar yang sama.
"Tidak perlu semuanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting adalah membangun standar profesi yang dapat diterima bersama," katanya.
Ia menjelaskan, standar tersebut juga harus mengatur metode pemeriksaan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, dalam kasus pengadaan barang yang tersebar di banyak daerah, auditor tidak harus memeriksa seluruh objek apabila metode sampling yang digunakan telah memenuhi kaidah ilmiah.
"Padahal sebenarnya bisa saja digunakan metode sampling yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, proses penghitungan kerugian negara menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasilnya," ujar Rocky.
Selain itu, Rocky menilai auditor harus didukung keahlian yang sesuai dengan objek yang diperiksa. Jika diperlukan, auditor juga dapat melibatkan ahli dari bidang lain agar hasil penghitungan lebih akurat.
"Selama auditor memiliki kompetensi, metodologi yang jelas, dan mengikuti standar yang disepakati, maka hasil penghitungan kerugian negara akan memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
