SETELAH blackout Sumatera, sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir. Negeri yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok utama batu bara dunia ternyata belum sepenuhnya mampu menjamin keandalan listrik bagi masyarakatnya sendiri.
Padahal sebagian besar pembangkit Listrik di Indonesia ditenagai batu bara.
Masalahnya bukan sekadar banyak atau sedikitnya batu bara yang dimiliki Indonesia, namun apakah batu bara yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis pembangkit listrik nasional.
Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi berbagai angka yang menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan batu bara: produksi sekitar 783 juta ton per tahun, kebutuhan PLN sekitar 154 juta ton, penugasan DMO mencapai 180–190 juta ton.
Namun di balik angka-angka besar itu, PLN masih mencari tambahan sekitar 20 juta ton batu bara kalori menengah.
Lalu, pemerintah membentuk tim khusus pengadaan, mempercepat kontrak, mengevaluasi harga Domestic Market Obligation (DMO), dan akhirnya Dirut PLN menyampaikan bahwa kondisi mulai membaik karena "pasokan energi yang sesuai dengan spesifikasi pembangkit mulai mengalir."
Baca juga: Terbukanya Pagar DPR dan Kabar Kemenangan Mahasiswa
Setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa mulai membaik karena pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit mulai mengalir, bersamaan dengan pulihnya salah satu pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis (PresidenRI.go.id, 22 Juni 2026).
Sejak beberapa tahun lalu, pelaku industri telah mengingatkan bahwa mayoritas batu bara Indonesia merupakan batu bara berkalori rendah (low rank coal/LRC).
Kondisi tersebut membuat batu bara Indonesia kurang kompetitif untuk memenuhi spesifikasi pembangkit di Eropa yang lebih banyak membutuhkan batu bara berkalori menengah hingga tinggi (Bisnis.com, 12 April 2022).
Artinya, Indonesia memang kaya batu bara, namun tidak seluruh produksinya memiliki kualitas yang tinggi.
PLN memang menjelaskan, pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan dua unit pembangkit besar. Penjelasan tersebut dapat diterima secara teknis karena kehilangan kapasitas pembangkit memang dapat memaksa operator melakukan manajemen beban demi menjaga stabilitas sistem.
Namun di saat yang hampir bersamaan, sejumlah pernyataan pejabat pemerintah, direksi PLN, maupun berbagai pemberitaan juga mengungkap adanya tantangan memperoleh pasokan batu bara kalori menengah yang sesuai kebutuhan pembangkit.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan pendekatan kebijakan yang selama ini lebih berorientasi pada kuantitas. Domestic Market Obligation (DMO) memang berhasil menjamin sebagian kebutuhan batu bara dalam negeri.
Namun, belum tentu mampu menjamin tersedianya batu bara dengan spesifikasi yang benar-benar dibutuhkan pembangkit.
Apalagi ketika batu bara kalori menengah semakin terbatas sementara harga DMO ditetapkan jauh di bawah harga pasar, insentif ekonomi untuk memasok kualitas tertentu menjadi semakin kecil.
Di sinilah letak paradoks tata kelola energi Indonesia.
Negara ini memiliki cadangan dan produksi batu bara yang sangat besar, tetapi tetap menghadapi tantangan memperoleh batu bara dengan kualitas yang sesuai untuk menjaga keandalan listrik nasional.
Produksi yang melimpah ternyata tidak otomatis berubah menjadi ketahanan energi apabila kualitas, mekanisme blending, kontrak pengadaan, distribusi, dan pengawasan tidak berjalan secara terpadu.
Pemadaman listrik di Jawa semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola energi primer secara menyeluruh.
