Alarm Daya Saing Manufaktur RI: Pabrik Hengkang, PHK Mengancam

Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan persoalan yang menimpa sejumlah perusahaan manufaktur mulai dari penghentian produksi, perumahan karyawan, keterlambatan pembayaran gaji hingga relokasi investasi ke negara lain dinilai menjadi sinyal melemahnya daya saing industri manufaktur nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, sebelumnya mengungkap terdapat empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel. 

Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan bahwa kondisi ancaman PHK itu diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta serikat pekerja. 

Produsen kertas PT Pakerin di Mojokerto dilaporkan telah menghentikan sekitar 80% kegiatan produksinya sehingga sekitar 2.000 pekerja tidak lagi bekerja. 

Sementara itu, perusahaan alas kaki PT Feng Tay di Kabupaten Bandung merumahkan sekitar 4.000 karyawan. Mitra merek sepatu global, Nike, itu disebut menghadapi keterlambatan bahan baku akibat perang dan geopolitik yang tak kunjung reda.

Di sektor garmen, perusahaan asal Korea Selatan PT Amos juga dikabarkan belum membayarkan gaji karyawannya selama 4 bulan. BPJS Kesehatan milik karyawan pun bermasalah.

Said juga menemukan adanya perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Dia mengatakan bahwa kondisi yang tidak menentu membuat principle di Jepang memindahkan sebagian produksinya serta melakukan diversifikasi ke komponen kendaraan listrik.  

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki mengatakan, dua fasilitas yang dikabarkan akan direlokasi merupakan pabrik komponen otomotif yang memproduksi wiring harness dari Grup Yazaki, Jepang. Dia menilai sebagian besar produksi pabrik tersebut ditujukan untuk pasar ekspor sehingga dampaknya terhadap industri otomotif domestik relatif terbatas.

"Setahu saya dua pabrik tersebut orientasinya ekspor. Biasanya pabrik wiring harness cukup besar karena [merupakan industri] padat karya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Rachmat menjelaskan, apabila relokasi benar terjadi, dampak langsung terhadap pabrikan kendaraan di dalam negeri akan bergantung pada tujuan produksi pabrik tersebut. Jika memasok kebutuhan domestik, produsen kendaraan harus mencari pemasok pengganti. Namun, apabila mayoritas produksinya diekspor, dampaknya lebih besar terhadap penerimaan negara.

"Kalau orientasinya ekspor, negara rugi selain [kehilangan], rugi dari pajak yang didapat selama ini, seperti pajak karyawan, pajak perusahaan," sebutnya.

Kendati demikian, dia menegaskan Indonesia masih memiliki banyak produsen wiring harness lain yang tetap beroperasi sehingga pasokan komponen untuk industri otomotif nasional masih dapat dipenuhi.

Di sisi lain, Rachmat mengakui industri komponen otomotif saat ini memang sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya pasar kendaraan domestik. Penjualan kendaraan roda empat dalam 3 tahun terakhir turun dari sekitar 1 juta unit menjadi sekitar 800.000 unit per tahun.

Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya impor kendaraan listrik dalam bentuk completely built up (CBU) maupun perakitan sederhana menggunakan completely knocked down (CKD), yang dinilai belum memberikan nilai tambah berarti bagi industri komponen lokal.

"Industri komponen lokal akhir-akhir ini memang berada di bawah kapasitas," katanya.

Rachmat menilai tantangan daya saing Indonesia tidak hanya berasal dari melemahnya permintaan kendaraan, tetapi juga masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor serta iklim usaha yang dinilai belum sekompetitif Vietnam maupun Thailand.

Menurutnya, pelaku industri komponen sebenarnya siap mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dinikmati karena sebagian besar kendaraan listrik yang beredar di Indonesia masih didatangkan secara utuh dari luar negeri atau hanya dirakit secara sederhana.

"Kalau ada order dari pabrik EV tentu kami siap. Masalahnya, EV yang beredar sekarang kebanyakan masih impor CBU, sementara yang diproduksi di Indonesia sebagian besar masih CKD sehingga belum memberikan kontribusi kepada industri komponen lokal," jelasnya.

Dia menambahkan, pangsa kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih sekitar 15%, sedangkan sekitar 85% pasar masih didominasi kendaraan konvensional dan hybrid. Kondisi tersebut membuat pemasok komponen lokal masih berada di bawah tekanan.

Untuk menjaga daya saing industri, Rachmat menilai pemerintah perlu memperkuat pasar domestik sekaligus memberikan insentif ekspor serta menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif agar mampu bersaing dengan negara-negara Asean.

Ke depan, dia memperkirakan pasar kendaraan domestik hingga akhir 2026 belum akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, apabila pengembangan kendaraan listrik tidak diiringi peningkatan penggunaan komponen lokal, tekanan terhadap industri komponen diperkirakan akan semakin besar.

“Bisa jadi relokasi akan terulang dan akibatnya akan semakin banyak PHK di industri komponen otomotif," tegas Rachmat. 

Sinyal Tekanan Serius

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai berbagai kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan struktural yang tengah dihadapi sektor manufaktur Indonesia.

“Meskipun belum bisa disebut sebagai krisis industri nasional. Yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai sinyal bahwa sejumlah keunggulan yang selama ini menopang manufaktur Indonesia mulai menghadapi tekanan serius," kata Yusuf kepada Bisnis.

Yusuf menilai kesamaan dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur menghadapi tantangan yang serupa berupa meningkatnya persaingan global, tingginya biaya usaha, melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor, serta semakin ketatnya persaingan memperebutkan investasi dengan negara pesaing seperti Vietnam.

Misal, kasus PT Pakerin memperlihatkan tingginya kerentanan industri padat modal ketika utilisasi produksi menurun dan tekanan keuangan meningkat. Ketika sekitar 80% produksi berhenti dan sekitar 2.000 pekerja terdampak, persoalan tersebut dinilai tidak lagi bersifat sementara.

Sementara itu, perumahan sekitar 4.000 pekerja PT Feng Tay mencerminkan tekanan yang telah lama membayangi industri alas kaki nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pesanan ekspor dinilai semakin banyak bergeser ke negara-negara yang menawarkan biaya produksi lebih kompetitif dan proses bisnis yang lebih efisien.

Di sisi lain, persoalan yang dialami PT Amos menunjukkan sebagian industri garmen menghadapi tekanan likuiditas akibat kombinasi pelemahan permintaan, persaingan produk impor, serta meningkatnya biaya operasional. 

Adapun, industri komponen otomotif menghadapi tantangan berbeda karena harus beradaptasi dengan perubahan teknologi menuju kendaraan listrik. Pergeseran tersebut mengubah struktur rantai pasok secara fundamental sehingga banyak komponen kendaraan konvensional tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah yang sama. 

Yusuf memperingatkan, apabila tren tersebut terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan melalui tiga jalur utama, yakni investasi, utilisasi kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, keputusan relokasi maupun ekspansi investasi yang diambil saat ini akan menentukan arah penanaman modal dalam 1 hingga 1,5 dekade mendatang. Pada saat yang sama, meningkatnya kapasitas produksi yang menganggur akan menekan efisiensi dan daya saing industri.

Sementara itu, setiap penutupan pabrik maupun pengurangan produksi di sektor manufaktur akan memberikan efek berantai. “Manufaktur memiliki efek pengganda yang tinggi sehingga setiap penutupan pabrik atau pengurangan produksi akan berdampak pada rantai pasok, jasa pendukung, dan konsumsi rumah tangga di wilayah sekitarnya,” jelas Yusuf.

Yusuf menilai Vietnam semakin sering menjadi tujuan relokasi investasi bukan semata-mata karena faktor upah tenaga kerja yang lebih rendah. Menurutnya, kepastian regulasi, kecepatan perizinan, kualitas pelayanan investasi, integrasi perdagangan internasional, hingga konsistensi kebijakan industri menjadi faktor yang lebih menentukan.

"Banyak investor menilai waktu dan biaya yang dihemat dari birokrasi seringkali lebih bernilai dibanding insentif fiskal tambahan," katanya.

Yusuf menambahkan, empat kasus ini lebih menyerupai stress test bagi sektor manufaktur Indonesia. Indonesia belum kehilangan daya tarik sebagai basis manufaktur, tetapi juga tidak bisa lagi mengandalkan keunggulan lama. 

“Jika reformasi berjalan lambat, tekanan yang hari ini terlihat di sektor kertas, alas kaki, garmen, dan komponen otomotif berpotensi meluas ke sektor manufaktur lainnya," tegasnya. 

Birokrasi Berbelit, Raja Kecil Bikin Sulit

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf mengatakan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk, terutama proyek-proyek strategis yang berada di kawasan industri, proyek strategis nasional (PSN), maupun kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurutnya, hingga kini, masih banyak investasi dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang menghadapi kendala di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi tersebut," ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menilai Indonesia mulai tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi manufaktur. Vietnam, Thailand, dan Malaysia dinilai lebih mampu memberikan kepastian usaha kepada investor.

"Yang pasti kita sudah banyak kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asean lainnya. Kenapa kita kalah? Birokrasi yang berbelit-belit, hambatan dari kepala-kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil, dan birokrasi di kementerian yang tersandera kepentingan politik,"  tegas Ma’ruf.

HKI, lanjutnya, terus melakukan ekspansi kawasan industri untuk mengakomodasi investasi baru. Namun, upaya tersebut kerap terkendala oleh kebijakan lintas kementerian maupun pemerintah daerah yang dinilai memperlambat proses investasi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, moratorium terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat dunia usaha perlu dipertimbangkan agar proses investasi berjalan lebih cepat.

“Hambatan dari raja-raja kecil di daerah ini harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jangan semua perizinan dikasih ke daerah apabila kepala daerahnya banyak menghambat," sebutnya. 

Ma’ruf juga menilai rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam tidak semata-mata dipicu persoalan birokrasi. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investor, termasuk sering berubahnya kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya banyak faktor. Bisa karena kebijakan di Indonesia yang selalu berubah-ubah sehingga membuat investor menjadi malas dengan aturan yang silih berganti," tambahnya.