Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai "Rakyat Surabaya Menggugat" menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Reformati Indonesia" di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (22/6/2026) petang.
Pantauan Bisnis, tampak sejumlah orang turut serta membawa beragam macam poster ataupun pamflet bernada kritikan terhadap pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa poster di antaranya berbunyi "Kebutuhanmu aku yang mesti bayar", "Turunkan Prabowo Gibran", hingga "Intelektual tanpa hasrat pemberontakan hanyalah perpanjangan tangan negara".
Tak hanya itu, sejumlah orang yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut juga turut serta membawa dan membunyikan peralatan memasak saat melakukan long march dari titik kumpul aksi, yakni Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Gubernur Suryo yang telah disterilkan dari lalu lalang kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.
Juru Bicara "Rakyat Surabaya Menggugat" Miftakhur Rohmah menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya tersebut memiliki agenda utama, yakni mendesak Prabowo-Gibran untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Bahwa memang saat ini sudah saatnya untuk Prabowo Subianto turun. Prabowo Subianto sudah gagal, sudah gagal secara konstitusional, sudah gagal secara etik, sudah cacat secara etik, sudah cacat secara logika, tidak boleh dibiarkan. Kami dari aliansi 'Rakyat Surabaya Menggugat', kami menuntut Prabowo-Gibran turun," ungkap Miftakhur kepada awak media di lokasi.
Baca Juga
- Ekonomi Jawa Timur Triwulan II/2026 Tumbuh Kuat, Signifikan Berkontribusi ke Nasional
- Emil Dardak: Pasokan Batu Bara PLN Mulai Pulih, Pemadaman di Jatim Berkurang
- Hujan saat Air Laut Pasang, 17 Titik di Kota Surabaya Sempat Tergenang
Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa mereka yang berasal dari unsur mahasiswa serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut telah menyusun daftar 9 kegagalan pemerintahan saat ini, yang berjudul "Nawa Nestapa Rezim Prabowo".
Di antaranya, krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional, pengabaian prinsip demokrasi deliberatif dan partisipasi publik, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan, militerisasi kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil serta kebebasan sipil, konsentrasi kekuasaan aparat keamanan dan Polri superbody, krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
Selanjutnya, memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat, penguatan kapitalisme oligarkis, dan menurunnya kepercayaan pasar, menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan, dan kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas.
Bahkan, Miftakhur yang mengaku berprofesi sebagai seorang peneliti tersebut menyatakan bahwa segenap produk hukum yang dilahirkan selama pemerintahan Prabowo-Gibran disusun hanya untuk melanggengkan kekuasaan semata.
Selain itu, dirinya juga memprotes tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi publik.
"Banyak sekali aksi yang sering kali direpresi, kita selalu direpresi saat turun ke jalan. Itu bukan demokrasi, demokrasi sudah dikangkangi. Rule of law sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya rule by law. Rule yang dibuat oleh hukum yang dibuat oleh Prabowo-Gibran. Hukum yang dibuat hanya untuk kesenangan mereka, hanya untuk kekuasaan mereka," tegasnya.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang berfokus pada permasalahan secara sektoral, seperti polemik program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan rupiah, hingga kenaikan harga energi, Miftakhur menyatakan pihaknya menuntut perubahan besar-besaran pada perangkat eksekutif negara hingga pembentukan pemerintahan transisi yang mengacu pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
"Pemerintahan transisi tersebut harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," tuturnya.
Lebih lanjut, mereka juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini, yang diklaim menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elit dan oligarki.
Selain itu, Miftakhur pun berharap berbagai aspirasi serta tuntutan yang disuarakan oleh berbagai pihak dalam aksi-aksi demonstrasi di berbagai daerah untuk dapat didengarkan oleh pemerintah maupun masyarakat luas.
"Pemerintah harus mendengar. Itu kewajiban pemerintah untuk mendengar. Bukan kewajiban kita untuk memohon mereka untuk didengar. Jadi, kami berharap teman-teman di sini semua masyarakat mendengar, pemerintah juga mendengar," pungkasnya.
1782167818_32c8490c-138a-4829-bb93-745c45096cd0.
