Pemerintah buka suara mengenai kabar dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yang dilaporkan akan melakukan relokasi dari Jawa Timur ke Vietnam. Kabar buruk itu juga diiringi dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor terkait jika relokasi benar-benar dilakukan perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi. “Kita monitor semua nanti,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).
Terkait isu PHK, Yassierli mengatakan Kemnaker mendorong penyelesaian secara bipartit antara pekerja dan pengusaha atau menurunkan tim mediator.
“Jadi setiap ada (PHK), prosesnya dimulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kami. Kemudian nanti ada yang kami dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kami turun,” ujarnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menanggapi kekhawatiran terkait potensi migrasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam itu. Ia mengeklaim, arus investasi ke Indonesia masih tetap berjalan dan sejumlah kawasan ekonomi justru menunjukkan peningkatan minat investasi.
Menjawab pertanyaan mengenai rencana insentif bagi sektor manufaktur serta antisipasi dampak jika terjadi PHK akibat relokasi industri, Airlangga menyebut pemerintah terus menjaga daya saing melalui berbagai kebijakan yang telah berjalan.
“Tadi terkait dengan investasi itu masih bergerak, termasuk ke Indonesia juga beberapa investasi masih masuk,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Smester II, di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri masih menjadi tujuan utama investasi, antara lain di Jawa Timur dan Pulau Bintan. Sejumlah kawasan itu disebutnya justru mencatat peningkatan minat dari pelaku industri untuk berinvestasi di Indonesia.
Terkait sektor yang dinilai belum sepenuhnya mampu bersaing, pemerintah mendorong penguatan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pengembangan industri padat karya. Kebijakan itu dinilai Airlangga menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing industri nasional sekaligus menopang lapangan kerja.
“Pemerintah mendorong salah satunya dengan KUR usaha rakyat dibantu untuk sektor padat karya,” ujar dia.
Pemerintah juga melakukan penjagaan terhadap iklim investasi dan modal kerja, termasuk melalui pembahasan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan industri di dalam negeri.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap ada dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yang berpotensi melakukan PHK. Penyebabnya, kedua perusahaan akan merelokasi produksi dari Jawa Timur ke Vietnam.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, perusahaan berinisial J dan S itu berdomisili di Pasuruan dan Mojokerto. Namun, ia tak memerinci lebih jauh identitas perusahaan yang dimaksud.
