Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupayakan peningkatan alokasi anggaran stimulan pembangunan hunian tetap (huntap) in situ bagi korban bencana banjir-tanah longsor di Aceh, dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.
Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa penyesuaian nominal ini menyasar kategori rumah rusak berat, terutama di wilayah Aceh yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengadaan dan distribusi material bangunan.
"Peningkatan nilai bantuan diharapkan dapat menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," kata dia.
Menurut dia, usulan penyesuaian nominal tersebut sudah disepakati melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dan saat ini pembahasan masih terus berlangsung.
Adapun melalui skema pembangunan in situ atau di atas lahan milik warga sendiri, setiap unit huntap dirancang dengan konstruksi permanen tipe 36 yang dilengkapi fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dinding bata plester, serta rangka atap baja ringan.
Hingga saat ini, BNPB mencatat telah menerima total usulan pembangunan sekitar 15.000 unit huntap in situ yang tersebar di wilayah terdampak pada tiga provinsi, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total usulan tersebut ada sebanyak 800 hingga 900 unit rumah yang sedang dibangun secara serentak di berbagai wilayah, di mana hampir 400 unit di antaranya dilaporkan telah rampung secara fungsional.
Suharyanto menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, di mana setiap hunian yang telah selesai dibangun akan langsung diserahkan kepada warga penerima manfaat agar dapat segera ditempati.
"Nanti kita bisa melihat dari Aceh Tamiang, Aceh Timur sampai ke Aceh Utara sana beberapa rumah yang sudah jadi dan ini sudah langsung begitu jadi diserahkan ke masyarakat. Supaya masyarakat terdampak melihat bahwa ya semuanya tidak bisa seketika jadi, tapi ini proses berjalan terus,” katanya.
Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa penyesuaian nominal ini menyasar kategori rumah rusak berat, terutama di wilayah Aceh yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengadaan dan distribusi material bangunan.
"Peningkatan nilai bantuan diharapkan dapat menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," kata dia.
Menurut dia, usulan penyesuaian nominal tersebut sudah disepakati melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dan saat ini pembahasan masih terus berlangsung.
Adapun melalui skema pembangunan in situ atau di atas lahan milik warga sendiri, setiap unit huntap dirancang dengan konstruksi permanen tipe 36 yang dilengkapi fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dinding bata plester, serta rangka atap baja ringan.
Hingga saat ini, BNPB mencatat telah menerima total usulan pembangunan sekitar 15.000 unit huntap in situ yang tersebar di wilayah terdampak pada tiga provinsi, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total usulan tersebut ada sebanyak 800 hingga 900 unit rumah yang sedang dibangun secara serentak di berbagai wilayah, di mana hampir 400 unit di antaranya dilaporkan telah rampung secara fungsional.
Suharyanto menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, di mana setiap hunian yang telah selesai dibangun akan langsung diserahkan kepada warga penerima manfaat agar dapat segera ditempati.
"Nanti kita bisa melihat dari Aceh Tamiang, Aceh Timur sampai ke Aceh Utara sana beberapa rumah yang sudah jadi dan ini sudah langsung begitu jadi diserahkan ke masyarakat. Supaya masyarakat terdampak melihat bahwa ya semuanya tidak bisa seketika jadi, tapi ini proses berjalan terus,” katanya.
