Pantau - Rusia mengklaim masyarakat Armenia tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah yang mempererat hubungan dengan negara-negara Barat dan menilai opini publik di negara tersebut masih terbelah terkait arah kebijakan luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam wawancara dengan RIA Novosti yang dipublikasikan pada Selasa.
Ia mengatakan, "Pemilihan umum baru-baru ini menunjukkan bahwa tidak ada dukungan yang jelas di dalam masyarakat Armenia terhadap pendekatan tergesa-gesa dengan Barat, yang, seperti yang telah banyak contohnya, harus dibayar dengan kepentingan dan identitas sendiri."
Menurut Zakharova, sebagian masyarakat Armenia justru masih menginginkan hubungan yang erat dengan Rusia serta mendukung keanggotaan negara tersebut dalam berbagai lembaga Eurasia yang dinilai memberikan manfaat bagi Yerevan.
Ia mengungkapkan, "Namun, tanggapan terhadap opini ini (tentang perlunya mengembangkan hubungan dengan Rusia) meningkat secara sistematis di dalam kekuatan politik yang mendukung kebijakan luar negeri semacam itu."
Zakharova menilai kelompok politik Armenia yang mendukung hubungan strategis dengan Rusia menghadapi tekanan dalam dinamika politik domestik.
Ia menyatakan, "Mereka yang tidak malu dan tidak takut menyebut Rusia sebagai sekutu strategis, mereka dijanjikan akan 'tersingkir' dari peta politik."
Menurutnya, kelompok tersebut kerap dicap sebagai "agen Kremlin" dan dituduh menghambat penguatan kedaulatan Armenia.
Rusia juga menolak tudingan bahwa Moskow berupaya menghukum Armenia karena mengambil kebijakan yang berbeda dari kepentingan Rusia.
Zakharova menyebut narasi tersebut sebagai bentuk manipulasi propaganda yang berkembang di tengah masyarakat Armenia.
Perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri Armenia menguat setelah parlemen negara itu pada musim semi 2025 mengesahkan undang-undang yang menyatakan niat untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Langkah tersebut diambil meski Uni Eropa hingga kini belum menawarkan keanggotaan resmi kepada Armenia.
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sebelumnya menyatakan pemerintah menyadari adanya ketidakcocokan antara keanggotaan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU).
Meski demikian, Armenia berupaya mempertahankan hubungan dengan kedua blok tersebut selama memungkinkan demi menjaga kepentingan nasionalnya.
