Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama kinerja APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Dari total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,88 triliun, PAD menyumbang Rp18,44 triliun atau mencapai 107,83 persen dari target yang ditetapkan.
Hal itu dipaparkan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur waktu menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim.
Khofifah menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp29.8 triliun atau setara 104,65 persen dari target sebesar Rp28.5 triliun.
Gubernur Jatim itu menyebut, keberhasilan sektor pendapatan itu ditopang oleh capaian PAD yang mencapai Rp18.4 triliun.
“Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah,” ujar Khofifah, Selasa (23/6/2026).
Selain PAD, Khofifah memaparkan capaian pendapatan transfer yang terealisasi sebesar Rp11.4 triliun atau 99,84 persen dari target.
Kemudian realisasi belanja daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp31 triliun atau mencapai 93,82 persen dari total anggaran sebesar Rp33.2 triliun atau masih ada sisa sekitar Rp2 triliun.
Pada sidang paripurna itu, Khofifah juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Dia bilang, capaian itu tidak terlepas dari dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Di akhir, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar untuk penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan di Jawa Timur.
“Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” tandas Khofifah.(wld/iss/faz)
