AMBON, iNews.id – Transformasi digital di sektor administrasi kependudukan (adminduk) kini menjadi kebutuhan mendesak demi menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. DPRD Kota Ambon mendorong pemerintah kota setempat untuk melakukan percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini dinilai strategis tidak hanya untuk memodernisasi tata kelola birokrasi, melainkan juga berpotensi besar menekan beban anggaran belanja daerah dalam pengadaan fisik kartu.
Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar menegaskan, peralihan dari KTP elektronik (e-KTP) fisik menuju IKD berbasis aplikasi merupakan solusi konkret atas efisiensi anggaran belanja daerah. Selama ini, pos pengadaan blangko e-KTP menyedot alokasi anggaran yang tidak sedikit.
"Semakin tinggi angka aktivasi IKD di ponsel pintar warga, maka kebutuhan pencetakan kartu fisik e-KTP otomatis akan menurun drastis," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga:Kecelakaan Maut Bus Tabrak Truk di Tol Cipali, 1 Orang Penumpang TewasDa menuturkan, hasil efisiensi dari pos pengadaan blangko tersebut dapat dialihkan untuk mendanai program pelayanan publik lain yang jauh lebih mendesak bagi kesejahteraan warga Ambon.
"Semakin banyak warga yang beralih ke IKD, semakin kecil kebutuhan pencetakan KTP fisik. Kondisi ini membuka ruang efisiensi anggaran yang signifikan untuk memperkuat kualitas pelayanan di sektor lain," ujar Patrick Moenandar.
Kendati sistem teknologi telah siap, politisi Partai Perindo ini mengingatkan bahwa kunci keberhasilan migrasi adopsi digital ini berada pada tingkat pemahaman masyarakat.
Patrick meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak hanya pasif menunggu di kantor, melainkan jemput bola melakukan sosialisasi masif.
"Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh wilayah, termasuk warga yang berada di pinggiran kota. Masyarakat harus diedukasi mengenai apa saja manfaat IKD, bagaimana proses aktivasinya yang aman, serta pemanfaatannya untuk mengakses berbagai layanan publik," kata Patrick.
Baca Juga:Rupiah dan Pasar Distrust?Patrick optimistis target capaian aktivasi kartu identitas digital di Kota Ambon akan melonjak tajam jika edukasi dilakukan secara konsisten dan terstruktur hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Akses layanan publik ke depan dipastikan akan jauh lebih ringkas karena warga cukup menunjukkan kode QR (QR Code) di dalam aplikasi IKD tanpa perlu repot membawa atau memfotokopi kartu fisik lagi.
Sinergi antara DPRD, Pemkot Ambon, dan kesadaran masyarakat menjadi modal utama agar manfaat pelayanan yang cepat, aman, dan efisien ini bisa dirasakan merata oleh seluruh warga.
#maluku
