Baca juga: Indonesia Bidik Penerbitan Panda Bonds USD1 Miliar untuk Diversifikasi Pembiayaan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hingga 22 Juni 2026, aparat telah mengamankan 43 kontainer yang terindikasi membawa pakaian bekas impor dalam dua rangkaian penindakan di wilayah Jakarta dan Kalimantan Barat.
“Dari pemeriksaan terhadap 19 kontainer, ditemukan sekitar 2.067 bale berisi pakaian bekas, aksesori pakaian, dan tas bekas. Secara keseluruhan, muatan dari 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.
Penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman balepress menggunakan kapal KM Eden Mas dengan rute Pontianak–Tanjung Priok.
Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, petugas melakukan pemindaian terhadap 46 kontainer yang dicurigai membawa barang ilegal. Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bersama Bea Cukai Tanjung Priok.
Hasil temuan tersebut kemudian dikembangkan ke wilayah Kalimantan Barat. Dalam operasi lanjutan yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026, tim gabungan melakukan penggerebekan di dua gudang yang berada di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.
Dari lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan sekitar 2.060 bale pakaian bekas ilegal dengan estimasi nilai mencapai Rp16,48 miliar.
Purbaya menegaskan langkah pemerintah tidak berhenti pada penyitaan barang semata. Saat ini proses pendalaman masih berlangsung untuk mengungkap pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari pemasukan, penyimpanan hingga peredaran barang.
Pemerintah juga akan menelusuri pemilik gudang di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan puluhan kontainer yang diamankan di Jakarta. Meski tidak menghitung potensi kehilangan penerimaan negara dari sisi bea masuk maupun pajak impor, pemerintah menegaskan bahwa pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang masuk ke Indonesia sesuai regulasi perdagangan yang berlaku.
Selain aspek legal, peredaran pakaian bekas impor ilegal juga dinilai berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari gangguan terhadap industri tekstil nasional hingga potensi risiko kesehatan akibat kontaminasi bakteri atau virus pada barang yang beredar.
Pemerintah memastikan pengawasan di jalur masuk barang akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(SAW)
