Berziarah ke makam tokoh bangsa merupakan sebentuk penghormatan atas jasa mereka. Lebih dari itu, mencontoh dan melaksanakan nilai-nilai keutamaan yang mereka teladankan akan menjadikan mereka abadi.
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam sejumlah presiden RI terdahulu pada Sabtu (20/6/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026.
Makam presiden yang dikunjungi pertama adalah makam Presiden RI ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim). Setelah itu, Listyo berziarah ke makam Presiden pertama Sukarno di Kota Blitar, (Jatim).
Dari Blitar, Kapolri melanjutkan ziarah ke makam Presiden kedua Soeharto di Astana Giribangun, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan kemudian ditutup di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Menurut Listyo, rangkaian ziarah ini untuk terus mengingat nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pemimpin Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal tersebut juga penting untuk kemajuan institusi Polri ke depan.
Ziarah yang dilakukannya itu, kata Listyo, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri dan pemimpin bangsa, tetapi juga menjadi sarana refleksi untuk mengambil pelajaran dari nilai-nilai kepemimpinan yang mereka wariskan.
"Tentunya rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk bisa menyerap dan tentunya menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa yang tentunya ini sangat penting khususnya bagi institusi Polri," tutur Listyo.
Listyo menegaskan, nilai-nilai yang diwariskan harus dijaga dan dipertahankan. Sebagai penerus, ia memastikan, Polri bakal meneruskan semangat perjuangan para pemimpin bangsa terdahulu.
"Ini menjadi sesuatu kekuatan, sesuatu hal yang positif untuk terus kami kembangkan sebagai spirit untuk institusi Polri, agar terus bisa melaksanakan apa yang menjadi amanah institusi, amanah masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya," sambung Listyo.
Kegiatan ziarah makam juga dilakukan Listyo tahun lalu dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Tercatat Listyo berziarah ke TMP Kalibata, Jakarta, ke makam Soeharto, makam Presiden ketiga BJ Habibie, serta ke makam Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Bogor, Jawa Barat.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, ketika dihubungi pada Selasa (23/6/2026), berpandangan, saat ini bagi orang Jawa merupakan bulan Suro. Dalam konteks atau budaya Jawa, bulan Suro merupakan saat untuk tetirah atau menjadi saat permenungan bagi jiwa. Salah satunya adalah melakukan tirakat.
Dalam konteks komunikasi, menurut Suko, kapolri tengah membaca situasi negara dengan potensi konflik yang tinggi. Oleh karena itu, Kapolri mencari komunikasi simbolik untuk mengatakan bahwa masyarakat masih bersatu.
"Dan itu disatukan oleh tokoh-tokoh monumental seperti Sukarno dan Gus Dur. Sukarno adalah simbol kebangsaan. Gus Dur merupakan tokoh plural. Dalam hal ini, bisa juga kapolri mencoba meredam kebencian, termasuk juga mencari simpati kepada publik," tutur Suko.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini, menurut Suko, publik mengetahui atau merasakan bahwa dalam konteks politik terjadi friksi. Kapolri melihat bahwa Sukarno merupakan simbol kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sementara Gus Dur merupakan tokoh Islam. Melalui ziarah makam tersebut, Listyo dinilai mencoba menyampaikan pesan bahwa ia masih menjadi bagian dari Indonesia, bagian dari rakyat, serta bagian dari guru atau tokoh bangsa tersebut.
Di sisi lain, Suko memandang bahwa publik belum tentu menangkap pesan yang hendak disampaikan Listyo karena masyarakat tetap berjarak dengan kekuasaan. Meski secara simbolik kedatangan ke makam tersebut menjadi komunikasi Listyo bahwa ia bagian dari rakyat atau dari sipil, hal itu belum tentu ditangkap masyarakat.
"Apakah masyarakat menangkap atau tidak, tampaknya masyarakat hanya menangkap sebagai ritual belaka. Jadi, menerimanya sebagai seremonial belaka," terangnya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and strategic Studies, Bambang Rukminto pun berpandangan, ziarah di bulan Suro bagi orang Jawa adalah sakral. Ziarah tersebut bukan hanya sekadar berdoa tetapi juga mengingat dan mengenang perjalanan yang ditorehkan kepada bangsa ini.
"Secara simbolis ziarah tersebut juga bisa dimaknai beliau minta maaf kepada para leluhur bangsa yang sudah memberi pondasi bagi organisasi Polri, terutama Gus Dur yang sudah bersusah payah mencabut Dwi Fungsi ABRI menjadi TNI-Polri di dalamnya. Karena di era Kapolri sekarang lah, reformasi berbalik arah," tutur Bambang.
Sebagaimana diketahui, di era Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Polri mendapatkan tekanan untuk melakukan reformasi. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang menghasilkan rekomendasi.
Namun, belum jelas bagaimana rekomendasi KPRP itu diimplementasikan, yang terjadi adalah pengesahan revisi Undang-Undang Polri yang justru memberikan keleluasaan kepada Polri tanpa pengawasan yang sepadan. Melalui UU Polri yang baru, usia polisi ditambah dan polisi dapat menduduki berbagai jabatan sipil di luar struktur kepolisian tanpa harus mundur atau pensiun.
Menurut Bambang, ziarah seharusnya juga dilakukan Kapolri kepada para pendahulu Polri karena nilai dan keutamaan mereka. Mereka antara lain adalah Kapolri pertama Jenderal Raden Said Soekanto yang dulu berani mengambil sikap mundur ketika Polri dimasukkan dalam ABRI. Kemudian, Jenderal M Jasin yang pernah ikut mengamankan Republik ini di awal kemerdekaan dan tentu saja Jenderal Hoegeng yang jujur.
Keteladanan para pendahulu itu harusnya juga diinternalisasi menjadi sikap Polri di era sekarang.
"Legacy apa yang akan ditinggalkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada bangsa ini? Jadi, ziarah bukan hanya dibaca sebagai simbolisme ritual saja. Tetapi ada makna lain di dalamnya," kata Bambang.
Pada akhirnya, ziarah bukan hanya menundukkan kepala di hadapan pusara para tokoh bangsa, melainkan juga tentang menegakkan nilai-nilai yang mereka wariskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, di situlah ziarah menemukan relevansinya, yakni menjadikan warisan para pemimpin bangsa tetap hidup.
