KOMPAS.com - Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah warga.
Pemerintah juga memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan layanan yang memadai selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat berbagai program pemulihan sosial bagi anak-anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan tidak ada penyintas yang tertinggal dalam proses pemulihan.
Fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan layanan perlindungan sosial, pendampingan kesehatan mental dan psikososial secara berkelanjutan, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan baru yang muncul akibat bencana.
Baca juga: Commuter Line Bandung Raya Butuh Gerbong Aman Perempuan dan Kelompok Rentan
Kelompok rentan baru tersebut mencakup anak yang kehilangan orangtua, penyandang disabilitas baru, lansia telantar, dan kelompok rentan lainnya.
Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur dasar yang lebih inklusif, responsif gender, serta ramah bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak saat memasuki fase pemulihan permanen.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan, perspektif perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi, misalnya pendirian huntara, itu harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (23/6/2026).
Baca juga: Polda Jabar Olah TKP Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung, Amankan Helm hingga Tas
Pernyataan tersebut disampaikan Veronica saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, Selasa.
Menurut Veronica, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan program di lapangan.
Dengan demikian, proses pemulihan dapat berjalan lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Masuk Rencana Induk Rehabilitasi dan RekonstruksiKomitmen perlindungan kelompok rentan kini telah terintegrasi ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.
Dokumen tersebut memuat strategi pemenuhan hak dasar kelompok rentan sekaligus memperluas layanan psikososial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah terdampak.
Baca juga: Santriwati di Pekalongan Disebut Hamil Tanpa Laki-laki, Polisi Upayakan Pendampingan Psikososial
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun untuk periode 2026-2028.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kalau (anggaran) sudah ditransfer maka speed-nya (kementerian dan lembaga) akan kencang sekali (kerjanya)," kata Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
