Soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan masih ada peluang penyelesaian melalui jalur negosiasi.
Hal itu disampaikan Said Iqbal di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menyebut saat ini serikat buruh masih berupaya melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya PHK massal.
Menurutnya, terdapat sekitar 4.000 pekerja di Pasuruan dan Mojokerto yang berpotensi terdampak PHK akibat rencana pemindahan lini produksi dua perusahaan komponen otomotif ke Vietnam. Namun, ia menegaskan rencana tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal.
“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ujar Said Iqbal dikutip dari ANTARA.
Ia menambahkan, proses relokasi produksi tidak bisa terjadi secara cepat. Bahkan, menurut informasi yang ia terima, rencana pemindahan itu baru mungkin terjadi dalam 1–2 tahun ke depan sehingga masih ada ruang untuk negosiasi antara pihak terkait.
“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” katanya.
Said Iqbal juga belum bersedia mengungkap identitas dua perusahaan tersebut. Ia hanya menyebut inisial PT J dan PT S yang memiliki induk perusahaan di Jepang. PT J sendiri disebut mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan sekitar 4.000 orang di antaranya berpotensi terdampak.
Meski begitu, ia menilai angka tersebut masih bersifat perkiraan awal dari pembahasan internal manajemen. Menurutnya, angka riil pekerja yang terdampak kemungkinan bisa berbeda dari estimasi yang beredar.
Baca Juga: Gelombang PHK Mengintai, Kemenaker: Kita Punya Semacam dasbor
“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah akan menangani persoalan ini secara kasus per kasus. Ia menyebut pendekatan yang dilakukan dapat berbeda tergantung situasi di lapangan, mulai dari dorongan dialog bipartit hingga pemanggilan manajemen perusahaan.
“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.
