Bangkalan (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menilai belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri disebabkan masih besarnya kebocoran kekayaan negara yang selama ini mengalir ke luar negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat anggaran negara tidak mampu sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026).
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” kata Prabowo di hadapan para ulama dan peserta konferensi.
Presiden mengatakan selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sekitar lima persen per tahun. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
“Katanya negara tambah kaya 30 persen. Tetapi rakyat miskin bertambah dan kelas menengah justru berkurang,” ujarnya.
Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem ekonomi yang menyebabkan hasil pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.
“Yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Berarti sistem kita keliru,” tegasnya.
Menurut Prabowo, fenomena mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri telah lama ia sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai net outflow of national wealth atau arus keluar kekayaan nasional.
Berdasarkan data yang diolah pemerintah dari berbagai sumber internasional, termasuk data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan selama sebagian besar periode dalam dua dekade terakhir.
Namun, ia menyebut sebagian besar keuntungan tersebut tidak tinggal di dalam negeri karena adanya aliran modal keluar dan praktik pelaporan yang tidak sesuai.
“Yang terjadi adalah under invoicing atau laporan palsu. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya negara rugi,” ujarnya.
Prabowo mengungkapkan pemerintah memperkirakan kebocoran ekonomi mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun.
Karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk penertiban badan usaha milik negara yang dinilai tidak efektif.
Presiden mengatakan dirinya baru mengetahui jumlah BUMN mencapai lebih dari 1.000 perusahaan setelah menjabat. Menurutnya, pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang terus merugi.
“Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” katanya.
Prabowo menegaskan langkah pembenahan tersebut dilakukan untuk memenuhi sumpahnya sebagai presiden dalam menjaga kepentingan rakyat dan negara.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
“Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Elemen utamanya adalah swasembada pangan dan swasembada energi,” tandasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah saat ini berada di jalur yang benar untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ted)
