Jakarta (ANTARA) - Harapan untuk memutus lingkaran setan antara rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas di Indonesia setidaknya dapat dimulai dari penguatan literasi, yang menurut Bank Dunia menjadi fondasi produktivitas dan keterampilan kerja.
Bank Dunia menyebut literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir dasar sebagai fondasi pembelajaran sepanjang hayat yang menentukan kemampuan seseorang mengembangkan keterampilan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Di tengah transformasi digital yang berlangsung cepat, kemampuan membaca, memahami informasi, berpikir kritis, dan beradaptasi menjadi modal penting untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Oleh karena itu, investasi pada literasi tidak lagi sekadar urusan pendidikan, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan jangka panjang.
Perspektif tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Pada satu sisi, perusahaan membutuhkan pekerja yang mumpuni untuk bidang yang diinginkan, minimal mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan model bisnis. Sementara di sisi lain, jutaan pencari kerja masih sulit memperoleh pekerjaan formal yang menawarkan pendapatan layak dan peluang pengembangan karier.
Kondisi itu menciptakan paradoks yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan nasional. Lowongan kerja tersedia, tetapi tidak selalu dapat diisi karena keterbatasan kompetensi. Sebaliknya, jumlah pencari kerja terus bertambah, tapi tidak seluruhnya memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Angka tersebut mencerminkan bahwa lebih dari separuh pekerja di Indonesia belum menikmati kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun jenjang karier yang umumnya tersedia di sektor formal.
Sementara itu, Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects mencatat sebagian besar lapangan kerja baru masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, akomodasi, serta jasa makanan dan minuman yang cenderung memiliki produktivitas dan tingkat upah lebih rendah dibanding sektor manufaktur modern maupun industri berbasis teknologi.
Fenomena itu sekaligus menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor-sektor padat karya berupah rendah seperti pertanian, perdagangan informal, serta jasa makanan dan minuman, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar namun dengan produktivitas terbatas.
Di saat yang sama, porsi pekerjaan formal dengan jaminan pendapatan stabil dan perlindungan sosial belum tumbuh secepat ekspansi angkatan kerja. Kondisi ini membuat banyak pekerja berada dalam situasi rentan, termasuk pekerja harian, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro yang pendapatannya sangat bergantung pada fluktuasi permintaan harian.
Tantangan ke depan juga semakin kompleks karena masih tingginya angka pengangguran terselubung yang menurut Bank Dunia mencapai 32,7 persen. Artinya, banyak masyarakat memang bekerja, tetapi jam kerja dan pendapatan yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Pada saat yang sama, persoalan ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch terus membayangi pasar kerja Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 50 persen pekerja baru masih memiliki tingkat literasi digital dasar hingga menengah.
Padahal, banyak sektor industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan teknologi digital, menganalisis data, berkolaborasi secara daring, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Baca juga: MPR dorong kolaborasi multipihak tingkatkan literasi nasional
Baca juga: Anak perlu diberi literasi agar terhindari dari ancaman ruang digital
Investasi pada literasi
Persoalan tersebut sesungguhnya tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang memasuki dunia kerja. Akar masalahnya sering kali terbentuk jauh sebelumnya, yakni ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, budaya membaca, kemampuan numerasi, dan keterampilan belajar belum berkembang secara optimal sejak usia dini.
Karena itu, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu dimulai dari penguatan fondasi literasi masyarakat. Provinsi Maluku Utara memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana investasi pada literasi dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas di provinsi tersebut berhasil ditekan menjadi 1,05 persen pada 2025, membaik dibandingkan 1,12 persen pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar membuat akses terhadap bahan bacaan dan sarana pembelajaran belum merata.
Di tengah tantangan tersebut, berbagai inisiatif kolaboratif mulai menunjukkan perannya dalam memperluas akses pendidikan masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pendidikan, Harita Nickel mengembangkan rumah belajar informal di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Hingga saat ini telah berdiri tiga rumah belajar, yaitu Rumah Belajar Simore di Desa Gambaru, Rumah Belajar Ocimaleo di Desa Ocimaleo, serta Rumah Belajar Nyinga Moi di Desa Fluk yang diresmikan pada Mei 2026.
Sekilas program tersebut tampak sebagai kegiatan pendidikan tingkat komunitas. Namun jika dilihat dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, dampaknya jauh lebih strategis.
Anak-anak tidak hanya diajak membaca dan menulis, tetapi juga dilatih berpikir, berinteraksi, memecahkan masalah, serta membangun rasa percaya diri melalui berbagai aktivitas belajar yang menyenangkan. Kegiatan tersebut mencakup membaca bersama, pendampingan literasi dan numerasi dasar, mendongeng, permainan edukatif, hingga pemanfaatan media pembelajaran digital.
Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, mengatakan program tersebut dirancang untuk menghadirkan ruang belajar yang aman dan menyenangkan sekaligus membantu membentuk karakter anak agar lebih kreatif, percaya diri, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi.
Pendekatan tersebut mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Syaiful Bahry, menilai anak-anak belajar paling efektif ketika berada dalam lingkungan yang aman, dihargai, dan tidak takut melakukan kesalahan.
Pendapat itu memperkuat pandangan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan formal, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong rasa ingin tahu dan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
Hingga kini sekitar 210 siswa telah merasakan manfaat program rumah belajar tersebut. Bagi sebagian masyarakat, manfaat yang terlihat mungkin sebatas meningkatnya minat baca anak-anak. Namun dalam perspektif pembangunan jangka panjang, manfaatnya jauh lebih besar.
Anak-anak yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi lebih baik akan lebih siap mengikuti pendidikan lanjutan, lebih mudah menguasai keterampilan digital, serta memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
Inilah alasan mengapa literasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, bukan sekadar program pendidikan. Ketika fondasi literasi diperkuat sejak dini, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan digital akan menjadi lebih efektif dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
Pada saat yang sama, dunia usaha dan pemerintah perlu terus memperluas investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi. Dengan harapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja.
Tak bisa dipungkiri, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan menghadirkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan memperoleh pekerjaan yang layak. Dari titik itulah kesejahteraan yang lebih merata dapat dibangun, dimulai dari sesuatu yang paling mendasar yakni literasi.
Baca juga: Ekonom: ciptakan tenaga kerja premium dengan literasi
Baca juga: Kepala Perpusnas: Literasi berperan ciptakan tenaga kerja terampil
Bank Dunia menyebut literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir dasar sebagai fondasi pembelajaran sepanjang hayat yang menentukan kemampuan seseorang mengembangkan keterampilan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Di tengah transformasi digital yang berlangsung cepat, kemampuan membaca, memahami informasi, berpikir kritis, dan beradaptasi menjadi modal penting untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Oleh karena itu, investasi pada literasi tidak lagi sekadar urusan pendidikan, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan jangka panjang.
Perspektif tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Pada satu sisi, perusahaan membutuhkan pekerja yang mumpuni untuk bidang yang diinginkan, minimal mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan model bisnis. Sementara di sisi lain, jutaan pencari kerja masih sulit memperoleh pekerjaan formal yang menawarkan pendapatan layak dan peluang pengembangan karier.
Kondisi itu menciptakan paradoks yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan nasional. Lowongan kerja tersedia, tetapi tidak selalu dapat diisi karena keterbatasan kompetensi. Sebaliknya, jumlah pencari kerja terus bertambah, tapi tidak seluruhnya memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Angka tersebut mencerminkan bahwa lebih dari separuh pekerja di Indonesia belum menikmati kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun jenjang karier yang umumnya tersedia di sektor formal.
Sementara itu, Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects mencatat sebagian besar lapangan kerja baru masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, akomodasi, serta jasa makanan dan minuman yang cenderung memiliki produktivitas dan tingkat upah lebih rendah dibanding sektor manufaktur modern maupun industri berbasis teknologi.
Fenomena itu sekaligus menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor-sektor padat karya berupah rendah seperti pertanian, perdagangan informal, serta jasa makanan dan minuman, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar namun dengan produktivitas terbatas.
Di saat yang sama, porsi pekerjaan formal dengan jaminan pendapatan stabil dan perlindungan sosial belum tumbuh secepat ekspansi angkatan kerja. Kondisi ini membuat banyak pekerja berada dalam situasi rentan, termasuk pekerja harian, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro yang pendapatannya sangat bergantung pada fluktuasi permintaan harian.
Tantangan ke depan juga semakin kompleks karena masih tingginya angka pengangguran terselubung yang menurut Bank Dunia mencapai 32,7 persen. Artinya, banyak masyarakat memang bekerja, tetapi jam kerja dan pendapatan yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Pada saat yang sama, persoalan ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch terus membayangi pasar kerja Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 50 persen pekerja baru masih memiliki tingkat literasi digital dasar hingga menengah.
Padahal, banyak sektor industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan teknologi digital, menganalisis data, berkolaborasi secara daring, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Baca juga: MPR dorong kolaborasi multipihak tingkatkan literasi nasional
Baca juga: Anak perlu diberi literasi agar terhindari dari ancaman ruang digital
Investasi pada literasi
Persoalan tersebut sesungguhnya tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang memasuki dunia kerja. Akar masalahnya sering kali terbentuk jauh sebelumnya, yakni ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, budaya membaca, kemampuan numerasi, dan keterampilan belajar belum berkembang secara optimal sejak usia dini.
Karena itu, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu dimulai dari penguatan fondasi literasi masyarakat. Provinsi Maluku Utara memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana investasi pada literasi dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas di provinsi tersebut berhasil ditekan menjadi 1,05 persen pada 2025, membaik dibandingkan 1,12 persen pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar membuat akses terhadap bahan bacaan dan sarana pembelajaran belum merata.
Di tengah tantangan tersebut, berbagai inisiatif kolaboratif mulai menunjukkan perannya dalam memperluas akses pendidikan masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pendidikan, Harita Nickel mengembangkan rumah belajar informal di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Hingga saat ini telah berdiri tiga rumah belajar, yaitu Rumah Belajar Simore di Desa Gambaru, Rumah Belajar Ocimaleo di Desa Ocimaleo, serta Rumah Belajar Nyinga Moi di Desa Fluk yang diresmikan pada Mei 2026.
Sekilas program tersebut tampak sebagai kegiatan pendidikan tingkat komunitas. Namun jika dilihat dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, dampaknya jauh lebih strategis.
Anak-anak tidak hanya diajak membaca dan menulis, tetapi juga dilatih berpikir, berinteraksi, memecahkan masalah, serta membangun rasa percaya diri melalui berbagai aktivitas belajar yang menyenangkan. Kegiatan tersebut mencakup membaca bersama, pendampingan literasi dan numerasi dasar, mendongeng, permainan edukatif, hingga pemanfaatan media pembelajaran digital.
Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, mengatakan program tersebut dirancang untuk menghadirkan ruang belajar yang aman dan menyenangkan sekaligus membantu membentuk karakter anak agar lebih kreatif, percaya diri, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi.
Pendekatan tersebut mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Syaiful Bahry, menilai anak-anak belajar paling efektif ketika berada dalam lingkungan yang aman, dihargai, dan tidak takut melakukan kesalahan.
Pendapat itu memperkuat pandangan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan formal, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong rasa ingin tahu dan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
Hingga kini sekitar 210 siswa telah merasakan manfaat program rumah belajar tersebut. Bagi sebagian masyarakat, manfaat yang terlihat mungkin sebatas meningkatnya minat baca anak-anak. Namun dalam perspektif pembangunan jangka panjang, manfaatnya jauh lebih besar.
Anak-anak yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi lebih baik akan lebih siap mengikuti pendidikan lanjutan, lebih mudah menguasai keterampilan digital, serta memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
Inilah alasan mengapa literasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, bukan sekadar program pendidikan. Ketika fondasi literasi diperkuat sejak dini, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan digital akan menjadi lebih efektif dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
Pada saat yang sama, dunia usaha dan pemerintah perlu terus memperluas investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi. Dengan harapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja.
Tak bisa dipungkiri, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan menghadirkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan memperoleh pekerjaan yang layak. Dari titik itulah kesejahteraan yang lebih merata dapat dibangun, dimulai dari sesuatu yang paling mendasar yakni literasi.
Baca juga: Ekonom: ciptakan tenaga kerja premium dengan literasi
Baca juga: Kepala Perpusnas: Literasi berperan ciptakan tenaga kerja terampil
