Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan olahraga di daerah untuk tidak melakukan praktik perekrutan atlet dari provinsi lain demi meningkatkan kekuatan kontingen pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Menurut Erick, PON seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan hasil pembinaan atlet yang dilakukan masing-masing daerah, bukan menjadi arena persaingan dalam memboyong atlet unggulan dari wilayah lain.
“Jangan (PON 2028) ini jadi ajang bajak-membajak atlet,” kata Erick kepada awak media usai rapat konsolidasi persiapan PON 2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan, setiap daerah perlu memberikan kesempatan kepada atlet hasil pembinaan sendiri untuk tampil dan berprestasi. Dengan begitu, potensi olahraga di berbagai daerah dapat terpetakan dengan baik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan atlet nasional.
Menurut Erick, keberhasilan suatu daerah dalam olahraga semestinya diukur dari kualitas pembinaan yang dijalankan, bukan dari kemampuan merekrut atlet yang telah dibina daerah lain.
Untuk memastikan pelaksanaan PON berjalan sesuai tujuan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia guna menyamakan persepsi terkait regulasi dan teknis penyelenggaraan PON 2028.
Selain membahas aturan perpindahan atlet, koordinasi tersebut juga akan mencakup penentuan cabang olahraga dan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. “Jangan sampai semua nomor dipertandingkan, tetapi anggarannya tidak tersedia,” ujarnya.
Erick juga mendorong pemerintah daerah untuk fokus mengembangkan cabang olahraga yang sesuai dengan potensi atlet dan fasilitas yang dimiliki masing-masing wilayah. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam menciptakan atlet berprestasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembinaan yang terarah akan membantu melahirkan atlet-atlet berkualitas yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga berpeluang mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional.
Terkait infrastruktur, Erick menegaskan pemerintah tidak akan membangun arena olahraga baru untuk penyelenggaraan PON 2028. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi fasilitas olahraga yang sudah tersedia.
“Anggaran yang efektif dan efisien harus dilakukan. Jadi, ini bukan era birokrasi seperti dulu. Semua ini harus efisien dan tepat sasaran,” katanya.
PON 2028 dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah utama, dengan Daerah Khusus Jakarta berperan sebagai daerah penyangga. (faw/kun)
