REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pengamat kebijakan publik menilai wacana pelibatan kantin sekolah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah pelosok. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dibandingkan membangun infrastruktur dapur baru dari nol.
Pengamat dari Lembaga Studi Kebijakan Ekonomi Publik (LSKP), Kafrawi Saenong, mengatakan kebijakan ini mampu menjangkau wilayah pelosok yang selama ini sulit diakses oleh investor besar. "Kebijakan ini mampu menjangkau wilayah pelosok yang selama ini sulit diakses oleh investor besar, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan efektif," kata Kafrawi di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pelibatan kantin mandiri akan membuat program berjalan jauh lebih efisien. Hal ini dinilai sebagai solusi cerdas untuk mengatasi hambatan geografis di wilayah kepulauan. "Dengan adanya kebijakan dari pusat misalnya dengan adanya pengelolaan dapurnya oleh kantin sekolah masing-masing tentu itu sangat efisien dan efektif," katanya.
Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada di sekolah dinilai jauh lebih realistis daripada harus membangun infrastruktur dapur baru dari nol. Selain itu, penolakan MBG dari sekolah mampu justru memberikan dampak positif bagi pemerataan anggaran negara. Sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan bantuan dapat lebih banyak terjangkau, khususnya yang berada di pelosok.
Dorong Perumusan Petunjuk Teknis
Berkaitan dengan hal tersebut, Kafrawi berharap pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dapat segera merumuskan petunjuk teknis terkait pelaksanaan wacana ini. Kolaborasi yang matang sejak awal akan menentukan keberhasilan program jaminan sosial tersebut di lapangan. Pentingnya standarisasi ini agar kualitas makanan di desa tidak kalah dengan wilayah perkotaan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pendataan terhadap kesiapan fasilitas dapur di setiap satuan pendidikan. Langkah awal yang terukur akan mempermudah proses transisi pengelolaan ke pihak komite sekolah.
