jpnn.com - JAKARTA – Muncul wacana motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) dihibahkan kepada guru honorer.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik wacana tersebut, dengan catatan rencana itu tidak menimbulkan beban baru.
BACA JUGA: Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai ke Tangan Presiden Prabowo, Faisol Terharu
"Yang terpenting ialah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja," kata legislator yang mengurusi sektor pendidikan itu saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6).
Sebelum rencana itu direalisasikan, pemerintah perlu memastikan aspek administrasi.
BACA JUGA: Demo di DPR, Mahasiswa Tuntut Kesejahteraan Guru Honorer & Tolak Pemborosan Negara
Lalu Hadrian berpesan motor listrik yang akan dihibahkan harus dipastikan tidak memiliki kaitan dengan persoalan hukum dugaan korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
"Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center (pusat servis)-nya ada dan sebagainya," kata dia.
BACA JUGA: Angin Segar untuk Honorer Belum Diangkat jadi PPPK dan P3K PW
Ia mengatakan rencana tersebut merupakan "ide yang cerdas" sebagai bentuk penghargaan kepada guru yang berstatus non-ASN.
Menurut Hadrian, wacana hibah motor listrik bisa menjadi suatu harapan jika direalisasikan dengan baik.
"Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting, karena informasi yang beredar hari ini juga ada yang mengatakan motor itu dalam proses perakitan beberapanya, tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan dukungan terhadap rencana BGN menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada guru honorer.
Yahya, sebagaimana keterangan tertulisnya, Jumat (19/6), mengatakan langkah tersebut merupakan solusi yang tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap bermanfaat bagi masyarakat.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, red.) mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," katanya.
Kendati demikian, Yahya menegaskan sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG.
Legislator bidang jaminan sosial itu mengatakan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur.
Komisi IX DPR, imbuh dia, tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut.
Kondisi itu dinilai membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak optimal.
Selain itu, Yahya menyoroti proses pengadaan yang dinilainya tidak profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai.
"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up (digelembungkan)," katanya.
Sementara itu, Agustina Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR, Senin (15/6), menegaskan seluruh aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara, termasuk ihwal motor listrik, harus digunakan secara optimal.
"Poinnya sebenarnya begini, secara keseluruhan, ya, bukan cuma motor [listrik], semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," katanya.
Namun, Wakil Ketua BGN itu menyebut pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai langkah yang akan diambil. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
