Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan implementasi B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (Biodiesel) mulai Juli 2026. Dengan begitu, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ke depan bisa mengakhiri impor solar.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.
Awalnya Prabowo mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya swasembada pangan. Kondisi tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi panasnya geopolitik.
Di samping itu, Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah tengah menggenjot swasembada energi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan implementasi B50.
"Kita akan menuju swasembada BBM, serta swasembada energi. Bulan Juli ini kita akan meluncurkan B50, solar yang diolah dari campuran 50% kelapa sawit," ujar Prabowo.
Presiden mengatakan bahwa dengan implementasi B50 tersebut, Indonesia bisa menghentikan impor BBM.
Baca Juga
- B50 Jalan 1 Juli, Pengusaha Tambang Waswas Tekanan Beban Baru
- Mandatori B50 Berlaku 1 Juli, Bukit Asam (PTBA) Klaim Produksi Tak Terganggu
- Jelang Implementasi Biodiesel B50, Taruhan Besar Swasembada Energi
"Dengan demikian kita tidak akan impor dari luar negeri. Maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM kita," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.
Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.
"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
