Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memperkuat komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Sosialisasi Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Pencegahan Benturan Kepentingan yang digelar pada Senin (22/6).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut turut dirangkaikan dengan penyampaian tindak lanjut hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ian Fidihanto Markos, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara nyata dan dimulai dari keteladanan para pimpinan di setiap satuan kerja.
“Sosialisasi hari ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli, dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” ujar Pamuji.
Ia juga meminta para kepala satuan kerja dan pejabat struktural menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.
“Saya meminta kepada para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Struktural untuk menjadi benteng pertama. Anda adalah role model. Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” tegasnya.
Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.
Berbagai tindak lanjut yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian agar semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berhasil meraih kategori Baik hingga Sangat Baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan sekaligus motivasi bagi seluruh satuan kerja imigrasi di Daerah Khusus Jakarta untuk terus berinovasi.
Melalui sinergi bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran Imigrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
