Grid.ID – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta terkait aksi demo beberapa waktu lalu. Pengakuan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar nominal uang yang diterimanya.
Yang menjadi sorotan justru tujuan pemberian uang tersebut, yakni untuk memindahkan lokasi aksi demonstrasi mahasiswa UBK dari Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Abdi mengakui menerima uang tersebut. Ia juga menyebut dana itu telah dibagikan kepada sejumlah pihak.
“Saya menerima uang tersebut, Rp 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian,” ujar Abdi dalam video yang beredar.
Pengakuan tersebut memicu reaksi keras dari mahasiswa UBK. Sejumlah mahasiswa meminta pertanggungjawaban Abdi terkait dugaan penerimaan uang dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada 15 Juni 2026.
Sebelumnya, Abdi bersama sejumlah mahasiswa diketahui sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Mengapa Lokasi Demonstrasi Penting?
Dalam gerakan mahasiswa, lokasi aksi bukan sekadar persoalan teknis. Pemilihan titik demonstrasi kerap berkaitan dengan pihak yang ingin dituju dan pesan politik yang ingin disampaikan.
Aksi di depan Istana Negara biasanya dimaksudkan untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sementara aksi di Gedung DPR RI lebih ditujukan kepada lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan pembentukan undang-undang.
Karena itu, dugaan adanya uang yang diberikan untuk mengubah titik aksi dinilai sebagian pihak sebagai upaya memengaruhi arah gerakan mahasiswa.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan upaya memengaruhi pemimpin gerakan mahasiswa sebenarnya bukan fenomena baru.
“Sejak gerakan mahasiswa era 1960-an, 1970-an, 1980-an, hingga 1990-an, sering kali memang ada usaha-usaha untuk memengaruhi pemimpin mahasiswa atau pemimpin gerakannya,” kata Usman dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV berjudul Wakil Rektor UBK Buka Suara Soal Ketua BEM FH UBK Terima Rp20 Juta Sebelum Demo.
Menurut dia, kasus yang terjadi di UBK tidak bisa serta-merta dianggap sebagai cerminan satu kampus tertentu.
“Ini bisa terjadi di kampus mana pun, baik negeri maupun swasta, besar maupun kecil,” ujarnya.
Dialog atau Upaya Meredam Aksi?
Usman menilai upaya mendorong dialog antara mahasiswa dan pemerintah pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Namun, ia menekankan bahwa dialog harus benar-benar menjadi kesepakatan para peserta aksi dan menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata.
Ia mengingatkan agar pertemuan antara mahasiswa dan pejabat negara tidak hanya menjadi simbol yang memberi kesan bahwa aspirasi telah didengar.
“Yang sering terjadi, pertemuan itu sekadar menjadi simbol saja. Seolah-olah pemerintah mendengar, seolah-olah Istana mendengar, atau DPR mendengar. Padahal sebenarnya itu hanya pencitraan untuk mengesankan bahwa mereka sudah mendengar, lalu mahasiswa diminta meredakan tuntutannya,” ujar Usman.
Terkait kejadian ini, pihak kampus telah menonkatifkan sejumlah Mahasiswa yang terlibat. Pihak kampus juga telah memulai investigasi.(*)
Artikel Asli
