REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Turki untuk Indonesia Prof Talip Küçükcan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem internasional agar lebih adil dan representatif. Dalam wawancara khusus dengan Republika di Kedutaan Besar Turki, Jakarta, Senin (24/6/2026), Küçükcan mengatakan struktur Dewan Keamanan PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia II tidak lagi mencerminkan realitas politik global saat ini.
"Yang kami inginkan bukanlah Turki menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kami inginkan adalah reformasi PBB agar menjadi lebih representatif, lebih inklusif, dan lebih mencerminkan realitas dunia saat ini," kata Küçükcan.
- Sekjen PBB: Dunia Hadapi Dua Krisis, Transisi Energi Harus Dipercepat
- Laporan PBB: Israel Sengaja Bunuh Anak Gaza Sebagai Bagian Genosida
- Komite PBB Sebut Hidup Anak-Anak Palestina Kian Rentan
Menurut dia, Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah berulang kali mengangkat isu tersebut dalam berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB. Ankara menilai banyak negara dan kelompok masyarakat dunia yang belum memperoleh representasi yang memadai dalam sistem internasional saat ini.
Küçükcan mencontohkan negara-negara besar seperti Indonesia dan India, serta banyak negara di Afrika, yang tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan. Di sisi lain, umat Islam yang berjumlah hampir dua miliar jiwa juga tidak memiliki representasi permanen dalam lembaga tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menilai kelemahan sistem saat ini terlihat jelas dalam isu Palestina. Menurutnya, berbagai upaya untuk menghasilkan resolusi yang lebih tegas sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan yang mendukung Israel.
"Akibatnya, efektivitas PBB menjadi dipertanyakan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Küçükcan, Turki terus mendorong reformasi sistem internasional agar memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara Global South dalam proses pengambilan keputusan global.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan persatuan negara-negara Muslim yang memiliki latar belakang sejarah dan identitas berbeda, Küçükcan menilai berbagai prasangka yang muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman perlahan mulai berkurang.
Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad Kekaisaran Ottoman memerintah wilayah yang sangat luas tanpa menghapus identitas budaya maupun agama masyarakat setempat.
Setelah kekaisaran tersebut runtuh, kata dia, lahirlah puluhan negara baru yang kemudian membangun identitas nasional masing-masing. Dalam proses tersebut, nasionalisme sering kali melahirkan kesalahpahaman dan prasangka antarmasyarakat.
"Namun saya melihat kondisi itu kini mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa kita memiliki sejarah panjang hidup bersama selama ratusan tahun," ujar Küçükcan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Turki tidak memiliki agenda untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman atau menjalankan proyek neo-Ottomanisme.
"Tentu tidak mungkin menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Tidak ada agenda neo-Ottomanisme di Turki. Yang ingin kami lakukan adalah mengambil inspirasi dari sejarah untuk membangun kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara Muslim," katanya.
Menurut Küçükcan, Presiden Erdoğan selalu menekankan prinsip kesetaraan antarnegara dalam membangun hubungan di dunia Islam. Karena itu, kerja sama harus dilakukan melalui lembaga-lembaga bersama seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui dominasi satu negara atas negara lain.
"Semua negara setara. Kerja sama harus dibangun melalui lembaga bersama seperti OKI, bukan melalui dominasi satu negara atas negara lainnya," kata Küçükcan.
