Di tengah turbulensi ekonomi, kelompok lain tetap bisa berlari kencang atau setidaknya berjalan dengan irama teratur dan amunisi memadai berkat sokongan penuh. Namun, kelas menengah harus terengah-engah sembari mengatur strategi untuk bisa sampai ke garis akhir dengan kekuatannya sendiri.
Gelombang demonstrasi yang meluas hingga berbagai kota menandakan situasi dan kondisi benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Dari berbagai tuntutan yang ada, perbaikan ekonomi menjadi sorotan utamanya, mulai dari menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak hingga kebijakan fiskal yang dinilai justru membebani publik.
Meski demikian, tampaknya aksi protes yang meluas bukan hanya lantaran kebijakan mengejutkan baru-baru ini. Lebih dari itu, aksi itu merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang selama ini dihadapi masyarakat, setidaknya sepanjang tahun ini. Misalnya, sejumlah indikator ekonomi menggambarkan adanya pelemahan dari waktu ke waktu meski secara statistik angka pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi.
Rentetan hal itu pun membuat publik tampak memiliki kesepakatan dalam memandang kondisi ekonomi nasional, sebagaimana yang terpotret dari hasil survei Litbang Kompas pada pertengahan April lalu. Kelompok terbesar responden dari berbagai kelas sosial ekonomi, mulai dari bawah hingga atas, sepakat bahwa kondisi ekonomi bangsa saat ini buruk dan sangat buruk.
Bagaimana tidak, rupiah melemah, pasar keuangan tertekan, tekanan terhadap APBN juga makin berat. Pengetatan moneter yang mewujud dalam naiknya suku bunga untuk mengembalikan stabilitas juga berpotensi berimbas pada ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Meski demikian, ketika menjurus kepada hal yang lebih privasi, yakni kondisi kantong rumah tangga, terekam respons yang cukup berbeda kendati masih relatif senada. Saat diminta untuk menggambarkan kondisi ekonomi keluarga dalam satu deskripsi tertentu, lebih dari separuh responden kelompok menengah hingga bawah cenderung terasa pesimismenya.
Secara spesifik, sebanyak 43-50 persen responden di masing-masing kelompok mengaku kondisi ekonomi keluarga mereka tidak menentu (unsettled). Sebanyak 4-5 persen lainnya menggambarkan keadaan yang penuh gejolak (turbulent). Gambaran lebih pesimistis lainnya datang dari 3-6 persen responden yang menyatakan ekonomi rumah tangga mereka kritis (stormy).
Kondisi tersebut menggambarkan rasa aman ekonomi yang memudar. Persoalan yang dihadapi bukan hanya soal besar kecilnya pendapatan dan cukup tidaknya dalam memenuhi kebutuhan, melainkan meluas pada semakin sulitnya memprediksi kondisi dan alokasi keuangan dari bulan ke bulan atau bahkan hari ke hari.
Pada kelompok sosial ekonomi atas, nada pesimisme itu terdengar pula, di mana sebagian besar juga mengutarakan ketidakstabilan kantong rumah tangga. Kondisi bergejolak dan kritis pun dialami oleh sebagian kecil responden pada kelompok ini.
Meskipun begitu, secara akumulasi tergambar masih lebih banyak responden pada kelompok atas yang merasa kondisi ekonomi keluarganya dalam fase aman. Hampir separuhnya (45,8 persen) secara tegas mengatakan finansial rumah tangga mereka terkendali. Relatif jauh berbeda dibandingkan kelompok di bawahnya yang hanya di kisaran 25-30 persen.
Sebagian dari kelompok yang identik dengan kaya ini juga lebih mantap dalam menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang tergolong kokoh atau terjaga (stable), yang diungkapkan oleh 18,6 persen responden. Tampaknya hukum alam bahwa si pemilik kekuatan ekonomi akan relatif lebih tangguh di tengah tekanan yang ada masih tetap berlaku hingga saat ini.
Kegamangan yang melanda dan perbedaan kekuatan ekonomi pun membuat kesiapan dalam menghadapi kondisi yang lebih buruk di masa mendatang juga berbeda. Stabilitas keuangan kelompok sosial ekonomi atas membuat mereka relatif lebih siap jika ke depan kondisi ekonomi memburuk. Tabungan hingga dana darurat sudah mereka siapkan jauh-jauh hari.
Selain kesiapan modal, literasi keuangan kelompok ini juga relatif lebih baik dibandingkan kelompok lainnya meskipun hampir separuh dari mereka (47,5 persen) mengaku belum siap secara finansial jika guncangan yang lebih hebat terjadi.
Namun, proporsinya lebih kecil dibandingkan pada kelompok menengah hingga bawah. Lebih dari separuh, bahkan menembus angka 62 persen, kelompok menengah hingga bawah menyatakan finansial mereka belum siap jika skenario itu terjadi di masa mendatang.
Ibaratnya, mana bisa mengalokasikan finansial untuk hari depan jika untuk mencukupi kebutuhan saat ini saja pas-pasan, malah cenderung kurang. Pada kelompok menengah bawah, kelompok terbesar responden mengaku penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Hanya 10-17 persen saja yang pendapatannya berlebih sehingga mungkin bisa dialokasikan untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.
Naasnya, lebih dari seperempat responden kelompok menengah sampai bawah justru pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi, lebih dari sepertiga responden dari kelompok ini yang status ikatan kerjanya kontrak alias tidak tetap. Pekerja lepas adalah profesi mereka saat ini. Biasanya, kelompok ini tidak mendapatkan fasilitas tunjangan tertentu. Tingkat pendapatan dan kepastian kerjanya pun tidak menentu.
Kondisi ini menjadi sangat menantang di tengah biaya ekonomi yang kian tinggi. Terindikasi dari angka inflasi yang kembali naik pada Mei 2026 menjadi 3,08 persen dari sebelumnya 2,42 persen. Realitas serupa terekam dalam catatan Bank Indonesia lainnya melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang memantau gerak harga kebutuhan pokok secara harian.
Beras, misalnya, kebutuhan paling pokok yang meskipun stoknya disebutkan sangat aman, tetapi harganya terpantau terus meningkat sepanjang tahun ini. Begitu pula halnya kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir, bawang merah, serta komoditas lainnya. Tak terkecuali minyak goreng, salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang pengadaannya juga menjadi fokus pemerintah, seperti yang baru-baru ini menjadi perbincangan, yakni Minyakita, harganya murah saat ada sidak, tetapi mahal saat dibeli (Kompas, 19/6/2026).
Ini belum bicara kebutuhan lainnya, seperti biaya pendidikan anak yang juga kian mencekik. Ditambah lagi kebijakan terbaru pemerintah menaikkan harga BBM yang berpotensi merembet pada peningkatan biaya kebutuhan lainnya.
Selain itu, hari-hari mereka dalam menjalani pekerjaan dengan tingkat kepastian dan kestabilan minim harus dibarengi dengan kewaspadaan. Pasalnya, di tengah situasi penuh gejolak, tidak sedikit lapangan usaha yang tutup atau terpaksa memangkas pekerjanya sebagai upaya bertahan. Merujuk catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sedikitnya 23.470 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari-Mei 2026, tersebar di berbagai wilayah.
Rapuhnya dunia lapangan kerja serupa juga tergambar dari hasil survei. Lebih dari seperempat responden mengaku, dalam tiga bulan terakhir dari periode survei, mereka atau orang di sekitar mengalami PHK. Fenomena itu merata dan diakui oleh semua kelompok sosial ekonomi responden. Namun, pada kelompok menengah, proporsinya lebih besar.
Mau tidak mau, mencari pekerjaan lagi menjadi hal yang wajib dilakukan. Namun, delapan dari 10 responden sepakat, kondisi saat ini sulit sekali mencari pekerjaan. Sekitar seperlima responden lainnya lebih memilih membuka usaha sendiri. Akan tetapi, tantangannya juga tak mudah. Sebab, survei juga merekam, tiga dari 10 responden mengaku pendapatannya turun karena usaha melambat. Pertarungan ekonomi pun makin ketat.
Sementara itu, menunggu uluran tangan pemerintah melalui bansos juga tidak sepenuhnya bisa diharapkan bagi kalangan menengah. Pasalnya, distribusi bansos kini diperketat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai amanat bahwa bantuan sengaja didesain untuk kelompok miskin dan rentan. Hal itu memang semestinya dilakukan agar bansos terdistribusi tepat sasaran.
Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri, ruang jaring pengaman untuk kelas menengah minim, bahkan nyaris tidak ada. Status ”tanggung” pada kelompok ini masih terus melekat. Tidak tergolong miskin untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga tidak punya cukup modal untuk mempersiapkan finansial hingga jangka panjang, atau bahkan kebutuhan harian saat ini.
Alhasil, hidup dari pinjaman menjadi pilihan. Sebanyak 5,8 persen kelompok menengah bawah dan 7,6 persen kelompok menengah atas harus mengambil langkah meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. Suatu hal yang tidak terjadi pada kelompok ekonomi atas. Pada kelompok ekonomi bawah pun lebih kecil sebab bertumpu pada bansos masih memungkinkan bagi mereka.
Pada akhirnya, temuan dalam survei memang tidak menguak fakta baru. Pasalnya, kelas menengah selalu menjadi pihak yang paling terimpit di tengah gejolak ekonomi. Namun, bukan berarti hal ini bisa dibiarkan dan menjadi sebuah kewajaran. Temuan ini kembali menjadi alarm yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, kelas menengah merupakan kontributor terbesar pada pergerakan ekonomi negeri ini. Terganggunya keleluasaan mereka dalam hal ekonomi berpotensi memperburuk laju ekonomi bangsa ini. (LITBANG KOMPAS)
