Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis kampung melalui pendekatan hilirisasi yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, namun juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan langkah tersebut dinilai penting mengingat produksi sampah domestik di Surabaya mencapai sekitar 1.000-1.500 ton/hari dan semakin menjadi tantangan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat.
“Pola pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada skema kumpul, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo perlu diubah menuju sistem ekonomi sirkular yang dimulai dari lingkungan kampung,” katanya dikutip Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, Program Kampung Pancasila yang telah diterapkan di seluruh kampung di Surabaya dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih produktif.
"Kampung Pancasila tidak hanya bicara soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan penguatan gotong royong. Tinggal bagaimana ekosistem pengelolaan sampahnya kita lengkapi agar memberi manfaat langsung kepada warga," ujarnya.
Dia menilai selama ini edukasi pemilahan sampah sebenarnya sudah berjalan. Warga telah diajak memisahkan sampah plastik, kertas, maupun sampah organik. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya fasilitas penunjang.
Baca Juga
- BPBD dan BMKG Lakukan Analisis Fenomena Banjir di Surabaya, Begini Penjelasannya
- Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan
- Sensus Ekonomi 2026: BPS Surabaya Terjunkan 1.980 Petugas
"Persoalan utamanya bukan partisipasi masyarakat, melainkan fasilitas pendukung yang belum tersedia. Jangan sampai warga hanya diminta memilah sampah, tetapi tidak ada kelanjutan pengelolaannya," katanya.
Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan dukungan dana kelurahan untuk menyediakan sarana pengolahan sampah, mulai dari tempat penampungan hingga alat pencacah sampah. Jika anggaran APBD terbatas, skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dimanfaatkan.
Dia menilai, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan dari sekadar pemilahan menjadi pengolahan yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi.
"Pemerintah kota harus memberikan pembinaan, pendampingan, dan alat pengolahan agar sampah yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan warga," ujarnya.
Selain aspek produksi, dia juga menekankan pentingnya menyiapkan akses pasar yang jelas melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengolahan sampah dapat terserap secara berkelanjutan.
"Ketika sudah menjadi produk bernilai ekonomi, pasarnya juga harus dipastikan. Pemerintah kota perlu menjembatani kerja sama dengan pihak ketiga agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil produksinya," katanya.
RW PercontohanBahtiyar mengusulkan implementasi program dilakukan secara bertahap melalui kawasan percontohan di tingkat rukun warga (RW).
Menurut dia, pendekatan tersebut lebih realistis karena sebagian besar RW di Surabaya telah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.
"Kita tidak bisa langsung menerapkan di seluruh 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan terlebih dahulu, lalu diperluas secara bertahap ketika modelnya terbukti berhasil," ujarnya.
Dia juga menilai peran aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT perlu diperkuat, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi tetapi juga pendampingan teknis kepada masyarakat.
"Kalau hanya diminta mengumpulkan sampah, warga akan acuh. Tetapi kalau ada pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi, saya yakin antusiasme masyarakat akan sangat tinggi," katanya.
Gagasan tersebut berangkat dari temuan reses DPRD di sejumlah kawasan permukiman, salah satunya di RW 1 Kelurahan Simo Mulyo.
Bahtiyar mengatakan warga mengaku telah mendapatkan edukasi terkait pemilahan sampah, namun belum didukung fasilitas yang memadai.
Dia menilai pengelolaan sampah berbasis RW akan memudahkan koordinasi sekaligus memperjelas pembagian peran antara RT dan RW.
Potensi ekonominya pun dinilai cukup besar. Bahkan, hanya dari pengelolaan satu jenis sampah plastik di tingkat kelurahan sudah dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, pengolahan sampah sejak dari lingkungan kampung juga berpotensi mengurangi beban Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPA Benowo.
Dia berharap, tahun ini menjadi momentum penyusunan model pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila sehingga implementasinya dapat diperluas mulai 2027.
"Semangatnya, Kampung Pancasila jangan hanya menjadi gerakan edukasi, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya. (K24)
