Pantau - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi serius kabar potensi keluarnya sejumlah investasi dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja dan menilai kondisi tersebut menjadi sinyal penting untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi Jadi SorotanEddy Soeparno mengatakan investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga setiap indikasi perlambatan, relokasi, maupun ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha harus segera direspons dengan kebijakan yang adaptif.
“Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif,” tegasnya.
Menurut Eddy, kepastian regulasi menjadi fondasi utama dalam membangun iklim investasi yang sehat.
Ia menilai dunia usaha sangat sensitif terhadap perubahan aturan yang terlalu sering dan sulit diprediksi.
"Karena itu, birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi," ujarnya.
“Digitalisasi layanan publik serta penyederhanaan perizinan perlu terus dipercepat agar Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi yang mengurangi daya saing industri nasional,” tegasnya.
Dorong Insentif dan Reformasi StrukturalEddy menilai pemerintah perlu memperkuat daya tarik investasi melalui kombinasi insentif fiskal dan nonfiskal yang kompetitif.
"Dari sisi fiskal, berbagai instrumen seperti keringanan perpajakan, fasilitas investasi, dan dukungan terhadap sektor-sektor prioritas perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan investor," ungkapnya.
“Sementara dari sisi nonfiskal, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur harus terus menjadi agenda prioritas nasional,” tambahnya.
Ia menegaskan penguatan iklim investasi bukan hanya untuk kepentingan investor, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
“Karena itu, siapa pun yang mengganggu upaya menghadirkan dan mempertahankan investasi pada dasarnya juga mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Eddy, Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, bonus demografi, dan posisi strategis di kawasan.
“Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan optimal jika diiringi dengan reformasi struktural yang konsisten, terutama dalam memastikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta lingkungan investasi yang bersih, aman, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
“Momentum ini harus dijaga bersama agar tidak kehilangan peluang besar dalam persaingan global,” tutupnya.
