JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah membantah pihaknya melakukan pengondisian aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana merespons adanya pengakuan mahasiwa Universitas Bung Karno yang mengaku menerima uang dari polisi untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari istana ke DPR RI sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV, Thifal Solesa Waldi, Rabu (24/6/2026).
“Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar,” ucap Kurnia.
Baca Juga: Prabowo Kasih Peringatan Pihak yang Biayai Demonstrasi: Hati-Hati Loh, Saya Tahu Siapa
“Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” katanya.
Kurnia memastikan, pemerintah saat ini tengah fokus membenahi tata kelola khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Siapapun boleh menyatakan pendapat, baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah, posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut,” ucap Kurnia.
“Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” katanya.
Baca Juga: Alasan Prabowo Ikut 5 Kali Pilpres: Arah Pembangunan Ekonomi Keliru, yang Dianut Paham Neoliberal
Sebelumnya, pimpinan BEM Universitas Bung Karno mengaku menerima uang Rp20 juta untuk dibagikan dan jadi modal pengondisian massa aksi.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- bakom
- badan komunikasi
- pengondisian demonstrasi
- kurnia ramadhana
- istana lakukan pengondisian demonstrasi
