Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah menetapkan gaji minimal guru sebanyak Rp5 juta per bulan, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Menurut Lalu, angka tersebut merupakan nominal yang dinilai layak setelah melalui perhitungan di internal Komisi X DPR.
“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” kata Lalu Hadrian di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026) seperti dilaporkan Antara.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pidato Prabowo Subianto Presiden yang menyinggung dampak kebocoran anggaran terhadap kemampuan negara meningkatkan gaji guru.
Lalu menilai, penjelasan Prabowo perlu dipandang sebagai upaya memberi gambaran kepada publik mengenai penyebab kenaikan gaji guru yang belum berjalan optimal.
“Kami tentu memandang ini positif saja sebenarnya. Jadi, presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal,” ujarnya.
Meski mengakui penghasilan guru telah mengalami kenaikan, Lalu menilai peningkatan tersebut masih belum memadai. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera memformulasikan skema penghitungan gaji dan tunjangan yang lebih layak, baik untuk guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Dia mengatakan, dalam rancangan postur anggaran 2027, pemerintah disebut telah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan guru.
Komisi X DPR, kata dia, kini menunggu arah kebijakan resmi pemerintah yang diperkirakan akan terlihat dalam pidato nota keuangan presiden pada 16 Agustus mendatang.
“Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas,” tegasnya.
Lalu menambahkan, peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu fondasi penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Karena itu, kebijakan anggaran di sektor pendidikan dinilai perlu memberi ruang yang lebih besar bagi penguatan pendapatan tenaga pendidik.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung kebocoran anggaran negara akibat praktik laporan ekspor palsu yang disebut merugikan negara hingga Rp15 ribu triliun dalam 34 tahun terakhir. Menurut Prabowo, kebocoran itu menjadi salah satu penyebab keterbatasan anggaran negara, termasuk untuk menaikkan gaji guru dan pegawai negeri.
“Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada,” kata Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).(ant/ham/rid)
