JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jakarta terus memperkuat peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat bermain dan berinteraksi, RPTRA juga didorong menjadi pusat pemberdayaan warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Dwi Oktavia Handayani, mengatakan RPTRA memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pembangunan masyarakat, mulai dari perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga.
”Berbagai kegiatan di RPTRA dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat melalui kolaborasi berbagai program,” kata Dwi dalam diskusi daring bertajuk Peningkatan Kapasitas Keterpaduan Poktan di RPTRA, Rabu (24/6/2026).
Menurut Dwi, setiap kelompok yang terlibat di RPTRA memiliki fungsi berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, kelompok RPTRA tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus menjalin ruang kolaborasi.
RPTRA perlu diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pengembangan lingkungan dan wilayah, penguatan usaha warga, peningkatan kesehatan dan pendidikan keluarga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi warga.
”Harus ada kolaborasi dan sinergi untuk kemajuan kota. RPTRA harus menjadi wadah yang membersamai warga Jakarta, dimulai dari anak-anak hingga keluarga,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan RPTRA agar manfaatnya semakin dirasakan warga dan menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta.
”Mari kita sama-sama terus untuk membesarkan RPTRA yang menjadi kebanggaan kita di Jakarta,” ujar Dwi.
Saat ini, Jakarta memiliki 324 RPTRA yang tersebar di 44 kecamatan dan 173 kelurahan. Jumlah tersebut telah melampaui target awal sebanyak 267 RPTRA.
”Semoga ke depan jumlahnya terus bertambah sehingga semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat RPTRA,” katanya.
Salah satu optimalisasi fungsi RPTRA di Jakarta diwujudkan melalui pelatihan keterampilan bagi warga. Pada Selasa (23/6/2026), misalnya, sebanyak 50 warga mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Kejuruan Aneka Kue Angkatan II Tahun 2026 di RPTRA Mustika Ratu, Jakarta Timur.
Kegiatan yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Timur ini bertujuan meningkatkan keterampilan warga sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di bidang kuliner, khususnya aneka kue.
Kasubbag Tata Usaha Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Timur Aldino Septa Nugraha mengatakan, pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan maupun usaha mandiri.
”Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berwirausaha sekaligus menambah pengetahuan masyarakat di bidang pembuatan aneka kue. Semoga keterampilan yang diperoleh peserta dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Aldino.
Ia menjelaskan, pelatihan menghadirkan instruktur profesional, Chef Chilla Puspasari, yang memberikan materi sekaligus pendampingan praktik pembuatan berbagai jenis kue.
Sebanyak 50 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari lima kecamatan di Jakarta Timur, yakni Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung, dan Kramat Jati.
Selain mendapatkan materi teori, peserta juga mengikuti praktik langsung pembuatan berbagai produk kuliner dengan menu yang berbeda setiap harinya. Pada Selasa kemarin, peserta belajar membuat aneka donat, karipap, dan kue khas Thailand.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan terhadap pengembangan usaha mandiri, seluruh peserta yang menyelesaikan pelatihan menerima bantuan peralatan berupa mixer.
”Bantuan ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi peserta yang ingin memulai usaha rumahan di bidang kuliner,” ujar Aldino.
Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsi RPTRA, Pemkot Jakarta Utara secara rutin menggelar Pertemuan Pengelola RPTRA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Salah satu pertemuan tersebut berlangsung di RPTRA Rasela pada Jumat (27/3/2026).
Pertemuan ini juga melibatkan Sudin PPAPP Jakarta Utara, para lurah, Ketua Forum RPTRA Jakarta Utara, serta para koordinator RPTRA se-Jakarta Utara. Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi dan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan RPTRA agar semakin optimal.
Komitmen memperkuat peran RPTRA sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga, Pemprov Jakarta berupaya menghadirkan kebijakan yang mendukung edukasi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta layanan yang lebih responsif agar setiap keluarga dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penguatan keluarga tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Program tersebut antara lain layanan Home Service untuk Lansia Jakarta atau Pasukan Putih, penyediaan daycare di perkantoran pemerintah, penguatan aplikasi JAKI, serta pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui program Jakpreneur yang telah menjangkau 420.487 peserta, balai latihan kerja di tingkat kelurahan, serta penyelenggaraan job fair di 44 kecamatan setiap tiga bulan.
”Pemprov Jakarta terus menghadirkan berbagai program yang mendukung penguatan keluarga, baik dari sisi layanan sosial, pendidikan, keamanan, maupun pemberdayaan ekonomi. Keluarga yang kuat akan menjadi fondasi bagi kota yang kuat,” kata Pramono.
Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fajar Ariyanti, mengatakan hasil diskusi terpumpun (FGD) menunjukkan RPTRA di Jakarta memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi, dengan rata-rata lebih dari 300 pengunjung setiap hari.
Menurut Fajar, tingginya kunjungan tersebut menunjukkan RPTRA telah berkembang menjadi ruang publik multifungsi yang mendukung berbagai layanan dan aktivitas masyarakat.
Namun, tingginya pemanfaatan itu perlu diimbangi dengan pemeliharaan berkelanjutan. Sebab, berakhirnya dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah kerap menghambat perawatan fasilitas.
”Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan RPTRA,” ujar Fajar, Selasa (24/6/2026).
Fajar juga menekankan pentingnya penguatan fungsi edukasi RPTRA. Menurut dia, RPTRA memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat layanan ekosistem inklusif yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
Mulai dari anak-anak melalui layanan pendidikan dan kreativitas, remaja melalui program pembinaan dan pertemuan bulanan isu remaja, penyandang disabilitas melalui fasilitas yang ramah akses dan komunitas tunarungu, hingga lansia melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan sosial.
Berbagai kegiatan edukatif di RPTRA, seperti menanam dan merawat tanaman, juga dinilai Fajar dapat menjadi sarana pembentukan karakter anak sekaligus menumbuhkan nilai tanggung jawab, kerja sama, dan kemandirian.
Selain itu, aspek inklusivitas harus menjadi perhatian utama. Penyediaan jalur ramah disabilitas, fasilitas sanitasi yang mudah diakses, ruang aktivitas lansia, jogging track, jalur batu refleksi, hingga area bermain dan olahraga yang aman perlu menjadi bagian dari standar pengembangan RPTRA.
”Keselamatan anak juga harus diperhatikan sejak mereka berangkat menuju RPTRA melalui penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan ramah anak,” ujarnya.
Fajar menambahkan, berbagai kota di dunia telah membuktikan ruang publik dapat menjadi instrumen pembangunan sosial. Pengalaman Barcelona melalui konsep superblocks dan Medellín dengan taman literasi dapat menjadi referensi pengembangan RPTRA di Jakarta.
Sementara itu, penelitian LabSosio Universitas Indonesia menunjukkan taman dan RPTRA masih mendominasi tipologi ruang publik di Jakarta, mencakup lebih dari separuh total aset ruang publik yang teridentifikasi. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu tantangan terlihat dari ketimpangan kondisi ruang publik antarwilayah. Di Jakarta Barat, misalnya, ruang publik umumnya berukuran relatif kecil dengan rata-rata luas hanya 2.586 meter persegi, sehingga membatasi ragam aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat.
Sebaliknya, Jakarta Timur memiliki rata-rata luas ruang publik mencapai 5.103 meter persegi, sehingga berpotensi lebih besar menjadi pusat interaksi sosial yang inklusif.
Dari sisi aksesibilitas, sebanyak 76 persen ruang publik di Jakarta dinilai memiliki akses yang terbuka dan nyaman. Namun, Jakarta Selatan masih menghadapi kendala akses, terutama di kawasan perumahan elit yang membatasi akses masuk. Di Jakarta Pusat, banyak ruang publik berada di antara gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang padat.
