Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membantah isu ribuan kursi SMP negeri hilang dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Klarifikasi itu disampaikan setelah beredar potongan berita di media sosial yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat, terutama orang tua calon siswa.
Netty Lastiningsih Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo menegaskan, seluruh kuota daya tampung SMP negeri telah dihitung dan dialokasikan sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak ada kursi hilang. Dispendikbud menegaskan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo telah dihitung, direncanakan, dan dialokasikan secara transparan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) PPDB atau SPMB yang berlaku,” kata Netty dalam keterangan resminya, Rabu (26/6/2026).
Hak jawab dan klarifikasi itu disampaikan Dikbud Sidoarjo untuk merespons potongan berita media Kabar Rakyat berjudul “Ribuan Kursi SMP Negeri Sidoarjo Hilang di SPMB, Pengamat Minta Audit Menyeluruh” yang kemudian diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram.
Infografis SPMB SMPN Sidoarjo.Menurutnya, penyebaran konten tersebut dinilai sepihak karena tidak disertai upaya konfirmasi kepada instansi terkait. Narasi yang beredar dikhawatirkan membentuk opini negatif dan memicu keresahan di kalangan wali murid yang sedang mengikuti proses SPMB.
Netty menjelaskan, sistem SPMB di Sidoarjo dijalankan secara daring untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan.
Melalui sistem itu, pergerakan data di setiap jalur penerimaan, mulai dari zonasi, prestasi, afirmasi, hingga perpindahan tugas orang tua, tercatat otomatis dalam basis data dan dapat dipantau masyarakat.
Plt.Kadis Dikbud Sidoarjo juga menyayangkan pihak-pihak yang langsung menyebarluaskan isu tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi kepada dinas sebagai pemangku kebijakan.
“Kami sangat menyayangkan sikap influencer atau pembuat konten yang langsung menyebarluaskan narasi sensitif tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo selaku pemangku kebijakan,” ujar Netty.
Meski demikian, dia menegaskan instansinya tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan berdasarkan data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang.
“Kami meminta agar setiap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang, agar tidak menciptakan keresahan sosial yang tidak perlu,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, Dikbud Sidoarjo menyatakan tetap fokus menjalankan langkah proaktif di lapangan. Petugas diterjunkan untuk menyisir anak-anak yang terindikasi putus sekolah agar dapat difasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Koordinasi juga terus dilakukan dengan sekolah dan orang tua murid, khususnya dari keluarga prasejahtera yang belum terdaftar dalam sistem.
Sementara bagi masyarakat atau wali murid yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan keluhan terkait SPMB, Dikbud meminta agar mengakses kanal resmi, Instagram @dispendikbudsidoarjo atau mendatangi posko pengaduan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
“Kita mengharapkan semua pihak dapat menjaga agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan kondusif,” tutur Netty. (adv/ham/rid)
